ArsipKNPB: "Kami Tidak Punya Markas di Distrik Nimbokrang"

KNPB: “Kami Tidak Punya Markas di Distrik Nimbokrang”

Kamis 2014-07-24 23:30:30

PAPUAN, Jayapura — Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo, membantah pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Papua, di sebuah media lokal, pada 21 Juli 2014 lalu, yang menyatakan KNPB memiliki markas atau sekertariat di Distrik Nimbokrang, Jayapura, Papua.

“Status dan identitas KNPB sangat jelas, sejak didirikan sampai sekarang selalu ada di kota, dan berada di publik lokal, nasional, dan juga internasional. Kami juga ada di Sorong sampai Samarai, dan tidak pernah berada di hutan,” kata Bazoka, Kamis (24/7/2014).

 

Bazoka meminta kepada aparat kepolisian, dan juga pemerintah Indonesia agar tidak sembarang menstigma negatif KNPB, sebab organisasi ini dianggap memiliki struktur dan aturan yang sangat jelas.

 

“KNPB tidak perlu ada di hutan belantara. Kami gerakan sipil kota, dengan identitas kantor kesekertariatan yang sangat jelas. Arahan KNPB juga jelas, karena itu jangan kami kembali dikriminalisasi lagi,” ujar Bazoka.

 

Menurut Bazoka, pernyataan Kapolda Papua adalah bagian dari sebuah upaya untuk mengkriminalisasi KNPB, sebuah upaya yang telah dibangun selama ini.

 

“Pergantian Kapolda lama ke Kapolda yang baru sama saja. Selalu berusaha kriminalkan KNPB. Itu adalah kebiasaan bagi petinggi kepolisian yang biasa terjadi dari Sorong sampai Merauke,” kata Bazoka.

 

Sebelumnya diberitakan, telah dilaksanakan operasi gabungan rahasia dari TNI/Polri di Kampung Warombaim, Distrik Nimbokrang, Kabuparen Jayapura.

 

Aparat dikabarkan menangkap tiga orang yang diduga sebagai anggota dari kelompok KNPB pimpinan TS, dan ketiganya langsung diamankan ke Polres Jayapura untuk dimintai keterangan. 

Sedangkan, pernyataan Kapolres Jayapura, bahwa tiga orang yang ditangkap adalah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Keerom, dan mengaku tidak mengenal KNPB, maupun pimpinannya KNPB.

 

AGUS PABIKA

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.