Kejagung dan Komnas HAM Diminta Buka Kasus Wasior Berdarah

Jumat 2014-08-22 20:35:45

PAPUAN, Manokwari — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), untuk membuka dan melanjutkan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Wasior pada 2001 hingga 2002 silam.

“Mereka-mereka yang diduga keras sebagai pelaku-pelaku pelanggaran HAM Berat di Wasior harus dipanggil, diperiksa kembali, dan dibawa untuk dihadapkan di depan persidangan pengadilan HAM di Tanah Papua,” kata Direktur Eksekutif LP3BH, Yan CH Warinussy, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, sore tadi.

 

LP3BH sebagai Lembaga Non Pemerintah yang memfokuskan diri pada pekerjaan advokasi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua, menurut Warinussy, akan terus mengawal penyelesaiaan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.

 

“Kejagung RI harus menjalankan fungsi dan tugasnya selaku penyidik dan sekaligus sebagai penuntut umum sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk membawa atau tidak membawa kasus Pelanggaran HAM Berat Wasior ini ke Pengadilan HAM,” ujarnya.

 

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan dikaitkan dengan amanat pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, lanjut Warinussy, Komnas HAM dan Jaksa Agung Republik Indonesia juga harus mendorong didirikannya Pengadilan HAM di Tanah Papua.

 

‘Kami usulkan pengadilan HAM di Manokwari, Papua Barat. Tugas pertama dari pengadilan HAM ini adalah menerima, meregistrasi dan selanjutnya mengadili Perkara Pelanggaran HAM Berat Wasior 2001-2002 berdasarkan amanat pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.”

 

“Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat Wasior ini sangat penting dan mendesak demi tercapainya kepastian hukum, serta terpenuhinya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat di wilayah Teluk Wondama, yang kini telah menjadi salah satu daerah otonom berbentuk kabupaten,” tegas pengacara senior ini.

 

Menurut Warinussy, hal ini penting agar tidak terjadi impunitas bagi aparat kepolisian dan Brimob yang saat itu bertugas dalam operasi-operasi keamanan di wilayah Teluk Wondama antara tahun 2001 hingga tahun 2002.

 

OKTOVIANUS POGAU