Perusahaan Asal China Jadi Pelaksana Pembangunan Pabrik Smelter di Papua

Sabtu 2015-02-21 17:02:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Tim Teknis Pembangunan Smelter Papua, Bangun Manurung mengatakan, perusahaan asal Tiongkok, Non-Ferrous China Company dengan pendanaan Bank of China akan menjadi pelaksana pembangunan smelter di Papua.

“Setelah pabrik smelter dan pemurnian selesai, langsung diambil alih Bank Investasi Amerika Serikat. Non-Ferrous China Company (NFC) adalah perusahaan asal China yang memakai teknologi Kanada dan sudah berpengalaman membangun sejumlah pabrik smelter di beberapa negara,” kata Bangun, di Papua Selasa (17/2/2015) seperti dikutip dari kompas.com.

 

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua ini menjelaskan, kelebihan teknologi NFC yakni sistem continous process memaksimalkan panas untuk pembangkit listrik, serta lebih hemat listrik.

 

“Untuk menggerakkan pabrik smelter membutuhkan daya sebesar 10 Megawatt, sementara untuk pabrik pemurnian sekitar 20 Megawatt."  (Baca: Tokoh Masyarakat Amugme: Siapa yang Mau Tanggung Jawab Kerusakan Lingkungan?). 

 

"Dengan sarana penunjang sekitar 20 Megawatt dibutuhkan daya sekitar 50-60 Megawatt yang diperoleh dari pembangkit listrik uap atau gas,” ucap Bangun.

 

Pabrik smelter Papua dengan kapasitas 900.000 ton konsentrat per-tahun, yang akan dibangun di Poumako, Kabupaten Mimika, akan dibangun selama 52 bulan, dan akan menelan dana sekitar 1 miliar dollar AS atau hampir Rp 13 triliun.

 

“Jika dibanding biaya pembangunan pabrik dengan kapasitas yang sama oleh PT Freeport Indonesia di Gresik yang menelan dana sekitar 2,4 miliar dollar AS, pembiayaan pabrik smelter Papua jauh lebih murah,” kata dia.

 

Mengenai lokasi, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Mimika telah menyepakati lahan seluas 650 hektar yang diperuntukkan untuk kawasan industri di Kabupaten Mimika. 

 

Dikatakan, lokasi ini berdekatan dengan pelabuhan Samudera Poumako, yang akan memudahkan bongkar muat barang. (Baca: Tuntut Freeport Ditutup, Ribuan Mahasiswa Papua Demo di Kantor DPR RI).

 

“Mencari lokasi baru butuh waktu dan perencanaan, sementara kita diberi waktu hanya 6 bulan oleh Pemerintah Pusat." 

 

"Sementara, pihak PT Freeport Indonesia mengklaim dalam 6 bulan kedepan siap membangun smelter di Gresik, walau belum memiliki lahan karena harus menimbun laut,” jelas Bangun.

 

Menurut dia, pembangunan smelter menjadi program nasional yang akan tertuang dalam road map pembangunan smelter di Indonesia, untuk mengantisipasi perkembangan produksi konsentrat emas dan tembaga, dengan pertambangan yang sudah ada maupun yang akan dibuka.

 

Rencana pembangunan smelter di Kabupaten Mimika, sebut Bangun, juga menjadi perhatian Menteri Perekonomian yang secara khusus akan membahas pengembangan kawasan industri Poumako.

 

Editor: Oktovianus Pogau 

 

MIKAEL KUDIAI