Senin 2015-10-19 07:14:07
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua versi Munas Ancol, Paskalis Kossay, mengatakan, keberadaan PT. Freeport Indonesia di Tanah Papua justru menimbulkan banyak masalah.
“Masalah perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, saya kira sudah sudah saatnya pemerintah Indonesia lakukan evaluasi ulang, termasuk keberadaan PT FI, karena selama ini telah banyak timbulkan masalah,” tegas Kossay, dalam siaran pers yang dikirim kepada suarapapua.com, Senin (19/10/2015).
Menurut Kossay, .sudah 38 tahun Freeport beroperasi di Tanah Papua, tetapi tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Selama ini keberdaan Freeport lebih banyak memicu konflik dan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Kontribusi kepada negara pun masih kecil, padahal Freeport mengeruk habis-habisan logam, mineral, emas, termasuk uranium,” tegasnya.
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengatakan, selama ini Freeport selalu mengelabui pemerintah dengan data tambang mineral yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.
“Karena itu pemerintah harus berani mengevaluasi keberadaan PT FI dan mesti diambil alih manajemennya dikuasai negara. Sisa 40 tahun kedepan biarlah dikelola oleh negara sendiri,” tegasnya.
Terkait penolakan Freeport untuk membangun smelter di Timika, Kossay meminta pembangunannya ditunda hingga pembicaraan kontrak karya diselesaikan.
“Saya harap pembicaraan soal smelter ditunda dulu, karena masalah kontrak karya masih bermasalah,” tegasnya.
OKTOVIANUS POGAU
