BKD Kabupaten Manokwari Diduga Terlibat Kecurangan Penerimaan CPNS

Selasa 2014-08-05 08:40:45

PAPUAN, Jayapura — Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas langkah hukum yang telah diambil oleh para calon tenaga honorer, yang telah melaporkan soal adanya indikasi kecurangan dalam penerimaan CPNS ke institusi Kepolisian (Polres Manokwari).

Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Cristian Warinussy, dalam siaran persnya kepada suarapapua.com, selasa (05/8/2014), menjelaskan, pilihan tersebut adalah tepat dan sesuai. 

 

"Mereka punya hak yang jelas-jelas diatur di dalam Kontitusi Negara yaitu, UndangUndang Dasar (UUD) 1945 dan juga Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, maupun juga Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," kata Warinussy. 

 

Yang menjadi penting saat ini, lanjut Warinussy, yakni pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara tuntas terhadap dugaan adanya kecurangan sebagai diuraikan oleh para pelapor tersebut.”

 

“Termasuk dalam menelusuri adanya sejumlah nama CPNS yang telah dinyatakan lulus tes, tetapi diduga kuat tidak pernah diangkat dan bekerja sebagai tenaga honorer selama ini," kata Warinussy.

 

Lanjut pengacara senior ini, kendati pun nama-nama tersebut terkait dengan sejumlah pejabat penting di Kabupaten Manokwari, "Menurut saya polisi harus berani mengungkapkannya agar menjadi terang dan jelas." 

 

"jika terindikasi adanya unsur perbuatan pidana disana, maka polisi bisa segera bertindak sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," tegas aktivis senior ini.

 

Disamping itu, Warinussy yang juga legal advisor dari Bupati Manokwari, ia menjamin bahwa semua keputusan atas aspek kelulusan CPNS dari tenaga Honorer tersebut tentu terjadi di luar kewenangan Bupati Manokwari. 

 

“Jika Laporan Polisi tersebut ditelusuri dan diusut secara profesional, agar dapat terungkap siapa sebenarnya yang telah berperan di dalam dugaan kecurangan tersebut, termasuk jika itu melibatkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan jajarannya, maka mereka harus berani mempertanggung-jawabkannya di depan hukum sekalipun," tutupnya. 

 

AGUS PABIKA