ArsipStop Kapitalisme Pendidikan di Tanah Papua!

Stop Kapitalisme Pendidikan di Tanah Papua!

Rabu 2012-05-02 10:48:15

“DPRP harus mengambil suatu kebijakan untuk mengatasi kapitalisasi pendidikan di tanah Papua, sebab jika masalah ini dibiarkan maka kualitas pendidikan di Papua akan semakin buruk,” teriak salah satu orator aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, FMP3 meminta pemerintah Provinsi Papua untuk mengelola dana pendidikan dengan baik dan benar tanpa ada korupsi.

FMP3 juga berharap agar pemerintah Provinsi Papua dapat mengubah kurikulum pendidikan yang berlaku di tanah Papua sesuai dengan kontekstual masyarakat Papua.

“Segera hentikan birokrasi pendidikan yang rumit dan perhatian terhadap instrument pendidikan ditanah Papua,” kata salah satu mahasiswa.

FMP3 juga berharap pendidikan dapat memerdekakan tenaga pengajar, guru, dosen, murid dan para mahasiswa di seluruh tanah Papua.

Puluhan massa aksi diterima langsung oleh ketua I DPRP, Yunus Wonda bersama beberapa anggotanya.

Yunus Wonda bersama anggota dewan lainnya menyatakan menyambut baik aksi demo yang dlakukan FMP3 dalam rangkat hari pendidikan nasional.

“Kami sangat sepakat dan setuju dengan aksi protes yang dilakukan oleh seluruh komponen mahasiswa, karena pendidikan harus diprioritaskan di tanah Papua. Kami menerima aspirasi ini dengan senang hati,” ujar Wonda.

Yunus juga berjanji akan menyurati Gubernur dan dinas-dinas terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti menjadi sebuah aturan bersama.

FMP3 merupakan yang gabungan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan Badan Eksekutif Universitas Cenderawasih.

Aksi dilakukan dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Meii.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Indonesia Berpotensi Kehilangan Kedaulatan Negara Atas Papua

0
Tindakan bapak Wapres Ma’ruf Amin membicarakan isu penyanderaan pilot Phillip Mark Mehrtenz di Wellington, Selandia Baru, itu tindakan diplomasi yang keliru dan melanggar prinsip-prinsip kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.