ArsipSecara Resmi, Koalisi LSM Luncurkan Website Tapol/Napol Papua

Secara Resmi, Koalisi LSM Luncurkan Website Tapol/Napol Papua

Selasa 2013-04-16 16:27:00

PAPUAN, Jayapura — Situs internet atau website tahanan politik/narapidana politik Papua yang beralamat di www.papuansbehindbars.org, siang tadi, Selasa (16/4/2013), pukul 12.07 Wit, diluncurkan secara resmi oleh  sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berhimpun di dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di tanah Papua.

“Website ini merupakan media untuk menyampaikan keberadaan Tapol/Napol, sejarah Tapol/Napol Papua, mereka yang disiksa, ditolak akses terhadap pendampingan hukum, dipaksa untuk mengaku bersalah, dan segala macam bentuk pelanggaran HAM lainnya yang menimpah Tapol/Napol,” ujar Ferdinan Marisan, Direktur Eksekutif Elsham Papua, saat memberikan keterangan kepada pers siang tadi.

Menurut Marisan, hingga bulan Maret 2013, jumlah tahanan Tapol/Napol yang mendekam di balik terali besi di seluruh tanah Papua karena tuduhan makar sebanyak 40 orang.

Dikatakan, dengan hadirnya website resmi Tapol/Napol, sekaligus ingin menunjukan kepada masyarakat Papua dan pemerintah pusat, juga masyarakat internasional, jika memang benar ada Tapol/Napol di berbagai penjara di tanah Papua.

“Menkopolhukam pernah menyatakan di Papua tidak ada Tapol/Napol. Dengan hadirnya website ini kami ingin menunjukan kalau di Papua memang ada Tapol/Napol yang didakwa melakukan tindakan makar. Ini harus diketahui oleh masyarakat Papua sendiri,” tegas Marisan.

Dengan adanya website www.papuansbehindbars.org, lanjut Marisan, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM juga akan bekerja sama dengan berbagai kelompok pemerhati HAM lainnya dalam memantau keberadaan para tahanan politik yang saat ini mendekan dalam tahanan, baik mereka yang sedang menjalani proses pemeriksaan, maupun mereka yang sedang menjalani masa hukuman di berbagai penjara di Papua demi penegakan hak-hak mereka selayaknya.

Sementara itu, Septer Manufandu, Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM melihat banyak tahanan politik disiksa, dipukul, dan mendapat perlakuan tidak adil, namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah, juga tidak diketahui masyarakat luas.

“Dengan adanya website ini kami akan terus update situasi Tapol/Napol di Papua, ini juga bertujuan agar informasi tidak bias, tapi dapat berpusat melalui media ini,” ujar Manufandu, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua.

Sekedar diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di tanah Papua terdiri dari lembaga-lembaga maupun perorangan, yakni, Foker LSM Papua, KontraS, ALDP, Elsham, LBH Papua, KPKC Sinode GKI, TIKI, AJI Papua, Baptis Voices, Sinode Kingmi Papua, Sinode Baptis Papua, BUK, SKPKC Fransiskan Papua, Septer Manufandu, Gustaf Kawer, Cs, Yan Christian Warinussy.

Sedangkan lembaga-lembaga nasional dan internasional, KontraS Jakarta, National Papua Solidarity (Napas), dan tingkat internasional, Tapol, Asian Human Rights Commission, East Timor and Indonesia Action Network, West Papua Network, dan Faith-based Network on West Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

0
Politik praktis ini sebagai satu momentum yang disediakan ruang kepada rakyat, sebagai pemilik pesta atau kegiatan rakyat untuk menentukan nasib hidup ke depannya, dengan memperhatikan masa lalu dan kini atas situs-situs potret HAM yang akan melibatkan dan diatur melalui urusan-urusan atau putusan-putusan dan perjuangan pemimpin mereka yang akan terpilih.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.