Rabu 2012-05-23 14:29:45
“Keberadaan Indonesia ditanah Papua selalu dipertanyakan keabsahannya oleh seluruh rakyat Papua,†kata Mako.
Menurut Mako, proses aneksasi dan integrasi wilayah Papua barat kedalam NKRI adalah cacat dan melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, sebab tidak ada kekuatan hukum yang pasti agar NKRI tetap berada diatas tanah Papua Barat.
Karena itu, lanjut Mako, rakyat Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum.
Mako juga menyebut, Indonesia telah menciptakan konflik di tanah Papua dengan pemekaran provinsi, kabupaten, distrik dan kampong-kampung hanya untuk kepentingan politik semata.
“Indonesia juga telah beli 11 pesawat scusdron F-16 dan sudah ditempatkan di lima daerah di tanah Papua, yakni, Jayapura, Byak, Timika, Merauke dan Sorong,†sebut Mako.
Untuk itu, KNPB sebagai media nasional rakyat Papua Barat menyerukan kepada seluruh komponen dan semesta rakyat serta pemerintah NKRI bahwa;
Pertama, pemerintah NKRI harus segera menjawab kemauan politik rakyat Papua untuk menyelenggarakan referendum di tanah Papua.
Kedua, dengan tegas mengembalikan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B ke Jakarta.
Ketiga, segera hentikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2012 – 2017 di Papua sebelum status politik rakyat Papua Barat diselesaikan.
Keempat, hentikan pembangunan pemerintahan NKRI di tanah Papua dalam bentuk apapun.
Kelima, hentikan pemekaran provinsi, kabupaten, distrik dan kampun di tanah Papua.
Keenam, seluruh anak asli Papua yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk segera mengundurkan diri.
Ketujuh, orang asli Papua yang bekerja di pemerintahan Indonesia segera berhenti dangan aktifitasnya.
Terakhir, KNPB juga meminta agar pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan gula-gula politik melalui undang-undang otonomi khusus di tanah Papua.
ARNOLD BELAU
