FKUB Ajak Ormas Islam dan Takmir Masjid Jaga Kamtibmas Untuk Papua Tanah Damai

Rabu 2014-09-24 20:48:30

PAPUAN, Jayapura — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Sabtu lalu, melakukan silaturahmi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan Takmir Masjid, dalam rangka sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) untuk membangun Papua sebagai Tanah Damai.

Wakil Ketua FKUB, Dr. H. Toni Wanggai, MA, mengatakan kegiatan yang digelar bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada Ormas Islam tentang eksitensi dari FKUB sendiri, juga soal visi Papua sebagai tanah damai.

 

“FKUB baru terbentuk dua bulan lalu, namun sudah ada 21 anggota Kerukunan umat beragama di Papua. Kami dari Muslim sendiri ada dua orang yang mewakili dari MU, dan Muhammadiyah,” ujar Wanggai.

 

Lanjut Wanggai, kegiatan juga digelar untuk membangun silaturahmi dengan ormas-ormas Islam, dan sosialisasi soal membangun kerukunan umat agar mewujudkan Papua sebagai tanah damai. 

 

"Kami juga ingin menyampaikan apa tugas dari FKUB kepada Ormas Islam, tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan Umat Kerukunan lain untuk mengakomodir mereka untuk melakukan Dialog maupun Diskusi terkait masalah yang terjadi di Papua."

 

“Bagaimana kita membangun sebuah kerukunan di Tanah Papua baik itu faktor penghambat maupun faktor pendorong untuk kita belajar di seluruh persoalan Papua secara internal dalam Ormas Islam."

 

"Ini juga menjadi bahan buat kami untuk kenal sebuah toleransi, sebuah kerukunan dan kita bisa memberikan rekomendasi ini kepada pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan yang kemudian dapat menjadikan Papua Tahah Damai,” tegas Wanggai.

 

Menurut mantan Dosen Uniyap ini, ada beberapa faktor penghambat Papua sebagai tanah damai, yakni kecurigaan, persoalan perbedaan status ekonomi maupun sosial dan masalah perbedaan kultural.

 

"Menghargai masyarakat asli di sini dan kecurigaan antara agama, serta lembaga yang mungkin tidak memahami nilai-nilai kerukunan sehingga terusik," tutunya.

 

Diharapkan, FKUB berperan penting dalam konflik yang terjadi seperti di Arso, sebab dapat mengarah ke konflik SARA. 

 

“Kami ada untuk bagaimana mencari solusi agar persolan yang terjadi seperti Arso, Timika dan Manokwari ini tidak menjadi besar dan merambat ke kota lain khusus kota Jayapura sebagai barometer pemerintahan politik di Papua," tegasnya.

 

AGUS PABIKA