ArsipSoal Pembangunan Mako Brimob, Bupati Jayawijaya Diminta Jangan Egois

Soal Pembangunan Mako Brimob, Bupati Jayawijaya Diminta Jangan Egois

KamisĀ 2016-02-17 23:41:51

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat Jayawijaya dan pegunungan tengah Papua yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) dengan tegas menolak rencana Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo untuk membangun Markas Komando (Mako) Brigadir Mobil (Brimob) di Jayawijaya.

Rencana pembangunan Mako Brimob yang disampaikan Bupati Jayawijaya baru-baru ini menurut FMJ-PTP, menggambarkan seorang bupati orang Papua yang otoriter dengan penuh kepentingan politik yang tidak didasari budaya orang Papua yang kental akan kasih dan sayang. Maka soal ini, Bupati harus tahu diri. Tahu apa yang masyarakatnya alami. 

 

“Apa yang diinginkan bupati ini adalah tindakan yang mengingatkan kembali ingatan masa lalu masyarakat atas tindakan Brimob di masa lalu. Ini membuktikan beliau tidak sayang masyarakat yang disiksa di masa lalu. Karena itu, kami masyarakat secara tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya maupun di wilayah pegunungan tengah Papua. Kebijakan bupati Jayawijaya ini sangat egois,” tegas Jubir FMJ-PTP, Laurens Elosak melalui press release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Rabu (17/2/2016).

 

Selain itu kata Elosak, pernyataan Bupati bahwa tidak mengenal masyarakat Jayawijaya yang menolak rencana pembangunan Mako Brimob itu justru menjerumuskan dirinya sendiri ke arah kehancuran sebagai pemimpin masa depan.

 

Lanjutnya, ini merupakan suatu kegagalan besar dari seorang pemimpin karena menjadi pemimpin tanpa mengenal masyarakatnya, padahal pihak yang selama ini menolak terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang bertempat tinggal di Jayawijaya. Dan bahkan sempat melakukan audiensi bersamanya di ruang paripurna DPRD Jayawijaya.

 

Elosak juga mempertanyakan pernyataan bupati bahwa menghadirkan Brimob untuk mengamankan kondisi keamanan yang selama ini tidak kondusif akibat orang mabuk dan pencurian serta penjambretan.

 

Mestinya, tegas Elosak, pernyataan ini harus kembali dipertanyakan kepada dirinya sebagai bupati, bahwa selama ini apa yang sudah dilakukan di Jayawijaya. Sebab, menghadirkan Brimob bukanlah upaya pencegahan dari persoalan-persoalan klasik yang ada di daerah ini.

 

Menurutnya, akhir-akhir ini muncul kasus kriminalitas itu disebabkan karena ada pihak-pihak kuat melindungi pelaku, sehingga sulit diungkap. Oleh karenanya, kata Elosak, pihak pemerintah harus melihat secara luas dari berbagai segi tanpa men-judge dari persoalan yang terjadi selama ini.

 

“Bagian ini juga termasuk akibat dari kondisi ekonomi yang mencekik kehidupan masyarakat selama ini. BBM, Sembako dan barang lainnya yang harganya sangat tinggi, sehingga masyarakat semakin sengsara dan justru bisa melahirkan tindakan kriminal dan mempertahankan hidup termasuk dengan mencuri,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Ence, salah satu anggota FMJ-PTP mengatakan, keinginan Bupati Jayawijaya untuk membangun Mako Brimob itu mestinya disertai dengan kajian akademis yang menunjukan bahwa Mako Brimob layak dibangun.

 

“Tetapi jika betul ada kajian akademis kondisi Kamtibmas di Jayawijaya, maka bupati akan menemukan bahwa persoalan Kamtibmas di daerah ini muncul karena gagalnya pembangunan di Jayawijaya sendiri,” kata Ence membeberkan.

 

Ia mengatakan, hal ini dibuktikan dari berbagai segi, termasuk pendidikan yang tidak jelas karena kekurangan guru, kesehatan masyarakat yang buruk karena kurangnya pelayanan petugas kesehatan, semakin meningkatnya harga barang akibat tiadanya regulasi yang baik dan minimnya mekanisme kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di Jayawijaya.

 

“Atas dasar itu, kami secara tegas menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya. Titik!,” tegasnya.

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.