Selasa 2013-02-26 16:05:15
PAPUAN, Jakarta — Menyikapi terjadinya peristiwa di Puncak Jaya dan Puncak Ilaga yang menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil, KAMPAK Papua meminta Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono serta Panglima TNI, Menkopolhukam, dan Politisi Senayan agar dapat menyikapinya secara arif dan bijaksana.
"Presiden SBY sebagai kepala negara sudah sewajarnya melakukan hal yang sama seperti dilakukan untuk Gerakan Aceh Merdeka (DAM) di Aceh melalui dialog damai. Sebab perjanjian Helsinki bisa terjadi karena adanya dialog antara pemerintah Indonesia dengan GAM.
Kenapa dengan GAM bisa, sementara dengan TPN-PB (OPM) tidak bisa,†ujar Dorus Wakum, Ketua Umum KAMPAK Papua, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Selasa (26/2/2013) siang tadi.
"Apa yang menjadi alasan pemeirntah sehingga tidak bisa membuat dialog damai di tanah Papua, apakah karena penduduk Aceh mayoritas muslim, sedangkan di Papua kristen, sehingga dialog tersebut tak juga digelar," tanya Dorus.
Menurut Dorus, adanya peristiwa kemanusiaan yang terjadi menandakan dialog harus digelar, dan presiden harus konsisten dengan janji yang pernah di sampaikan beberapa waktu lalu terkait akan digelarnya dialog.
Kampak Papua juga menghimbau semua pihak tidak melakukan kekerasan atas nama apapun, dan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden SBY supaya tidak memerintahkan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk membalas dendam, tetapi hukum wajib ditegakan.
"Setiap operasi pengejaran, tentu yang menjadi korban adalah warga sipil, karena itu aparat harus menahan diri, dan terus berdialog dengan warga sekitar," katanya.
Berdasarkan pemantauan KontraS sepanjang 2012 hingga 21 Februari 2013, telah terjadi 15 (lima belas) peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya, termasuk 2 (dua) peristiwa perampasan senjata oleh “Orang Tak Dikenal†(OTK).
Dari peristiwa tersebut, tercatat meninggal 9 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 10 warga Sipil. Sedangkan korban luka-luka, 1 anggota TNI, dan 9 warga sipil.
TOMMY APRIANDO
