ArsipAbaikan Peristiwa Paniai Berdarah, Franz Magnis-Suseno: Jokowi Tidak Perlu ke Papua

Abaikan Peristiwa Paniai Berdarah, Franz Magnis-Suseno: Jokowi Tidak Perlu ke Papua

Kamis 2014-12-25 14:32:15

JAKARA, SUARAPAPUA.com — Tokoh Katolik dan Budayawan Indonesia, Franz Magnis-Suseno mengirim surat protes kepada Presiden Jokowi Widodo (Jokowi), terkait rencana menghadiri perayaan Natal di Papua.

Menurut Magnis-Suseno, konflik di Paniai yang menewaskan lima orang dan membuat puluhan lainnya luka-luka itu, menandakan Papua belum dalam keadaan aman.

 

Meski pemerintah Indonesia telah berganti, namun keadaan di Papua, menurut dia, masih belum juga berubah. 

"Dengan mengabaikan pembunuhan lima warga dan 21 warga luka-luka di Paniai oleh aparat keamanan 10 hari yang lalu, presiden telah menunjukkan bahwa dia tak ambil pusing terhadap nyawa warga Papua," tulis Magnis-Suseno dalan surat yang dikutip dari thejakartapost.com.

 

"Dengan Jokowi hanya ikut merayakan Natal di sana, kondisi ini tidak akan berubah," lanjut Magnis-Suseno.

 

Pater Magnis-Suseno juga menilai Presiden Jokowi telah gagal membuktikan bahwa Jakarta benar-benar menganggap rakyat Papua sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia.

 

"Jokowi masih menganggap ini adalah kejadian biasa. Seperti pemerintah sebelum-sebelumnya, ia tak melaksanakan investigasi serius terhadap kekejaman yang dilakukan aparat keamanan di sana," kata Magnis-Suseno.

 

"Hanya kurang dari dua bulan masa kerja bagi pemerintahan Presiden baru ini. Jokowi menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang politisi yang mengincar kekuasaan seperti pemerintah-pemeritah yang lain sebelumnya," ujar Franz.

 

Ini isi suratnya: Your letters: Jokowi does not need to go to Papua

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.