Kamis 2015-11-12 10:23:18
JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Panitia Kerja (Panja) pembangunan pasar mama-mama Papua, Kamis (12/11/2015) siang tadi, telah bertemu dengan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Damri Pusat, Agus Suherman Subrata, di Jakarta, terkait rencana penggunaan lokasi Perum Damri di Jayapura sebagai tempat pembangunan Pasar Mama-mama Papua
Panja pembangunan pasar mama-mama dipimpin langsung oleh Natal Pahabol, anggota DPR Papua sebagai ketua tim, bersama tiga anggota DPR Papua lainnya, serta juga dihadiri oleh biro hukum pemerintah Provinsi Papua, Pokja Presiden Jokowi untuk Papua, dan Direktur Perum Damri Cabang Jayapura.
Natal Pahabol, kepada suarapapua.com, menjelaskan, ada tiga tugas utama Panja yang dibentuk, yakni, mencari lokasi pembangunan pasar mama-mama Papua, menyediakan uang untuk pembangunan pasar, serta mengusahakan pembangunan pasar.
“Terkait lokasi sudah dapat, hanya saja selama ini ada keberatan dari Perum Damri, karena belum ada kejelasan dan komitmen dari pemerintah provinsi, karena tanah tersebut aset Negara, dan bisa kena resiko hukum.”
“Karena itu kami datang ke Jakarta, dan komunikasi dengan Dirut perum Damri pusat, dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya Dirut Perum Damri akan menyurati Menteri BUMN agar bisa segera mengeluarkan surat untuk pelepasan lokasi tersebut,” kata Pahabol.
Kata Pahabol, Dirut Perum Damri Pusat mengaku selama ini belum pernah bertemu dengan orang Papua, sehingga sangat ragu-ragu untuk melepaskan tanah tersebut, apalagi lokasi tersebut milik Negara, dan resiko hukum yang akan ditimbulkan tentu besar.
“Dalam rapat tadi kami dari DPR Papua sudah memberikan jaminan kepada Perum Damri Pusat, bahkan kami siapkan lokasi sementara di Daerah Pasir Dua, operasi Damri dari terminal Mesran, dan nantinya akan bangun kantor permanen di Youtefa,” kata Pahabol.
Dalam waktu dekat, kata Natan, Direktur Perum Damri Pusat akan meminta Perum Damri Cabang Jayapura untuk segera pindah, namun menunggu diterbitkannya surat keputusan Menteri BUMN.
Menurut Natan, hal yang menggembirakan, dalam rapat tadi tampak hadir juga Direktur Perum Damri Cabang Jayapura, sehingga tuntutan Panja DPR Papua dapat segera diakomodir, karena sudah ada jaminan dari DPR Papua dan pemerintah provinsi.
“Amanat Undang-Undang Otsus Papua menegaskan soal keberpihakan dan pemberdayaan, salah satunya pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga kita berharap mama-mama Papua yang selama ini jualan di emperan-emperan toko dan jalan bisa segera memiliki pasar, sehingga dapat berjualan dengan baik,” tegasnya.
Menurut Pahabol, intinya Panja DPR Papua melanjutkan dan membantu perjuangan mama-mama Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), apalagi telah berjuang hampir 13 tahun lamanya.
“Selama ini SOLPAP sudah berjuang keras dan sudah berulang kali demo ke kantor Gubernur dan DPR Papua, tapi seperti tidak ada hasilnya. Nah, dengan pertemuan tadi kami yakin harapan mama-mama Papua bisa segera terwujud,” katanya.
Ditambahkan, surat ijin pemindahan lokasi yang dikeluarkan Menteri BUMN nantinya dipakai oleh pemerintah Provinsi untuk pembangunan pasar mama-mama, agar tak memiliki resiko hukum di kemudian hari.
“Kalau surat Menteri BUMN sudah ada, Gubernur bisa bangun pasar dengan bebas. Kalau itu belum turun, Gubernur tidak bisa bangun, itu yang akan kami usahakan dalam waktu dekat agar surat segera keluar, dan Damri bisa segera pindah,” tegas Natan.
Jika Menteri BUMN sudah keluarkan surat ijin, lanjut Natan, maka DPR Papua dan Pemerintah Provinsi akan menyiapkan anggaran awal sebesar Rp. 4 milyar untuk pembangunan awal, seperti penimbunan, pemindahan, dan membayar hak ulayat.
Diharapkan, saat Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015, orang nomor satu di Indonesia ini bisa segera meletakan batu pertama pembangunan pasar, agar pengerjaannnya dapat dimulai.
“Nanti dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat yang digunakan untuk bangun, kalau pasar sudah jadi akan dihibahkan kepada pemerintah Kota Jayapura untuk menjadi aset, agar ada pemeliharan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Natan.
Sementara itu, Sekertaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Robert Jitmau, memberikan apresiasi kepada Panja DPR Papua yang telah bekerja secara maksimal, sehingga bisa bertatap muka langsung dengan Dirut Perum Damri Pusat.
“Kami berharap Panja DPR Papua juga segera menyurati Menteri BUMN, agar surat ijin pemindahan lokasi Damri bisa keluar, supaya pasar mama-mama Papua bisa segera dibangun,” tegas Jitmau.
OKTOVIANUS POGAU
