Jumat 2012-04-27 11:03:00
Menurut Parinusa, DPRD Manokwari beralasan draf Raperda belum pernah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk disahkan oleh DPRD menjadi sebuah Perda.
“Itu pernyataan yang disampaikan anggota dewan ketka BKAG melakukan tatap muka dengan mereka pada tanggal 7 April terkait status Perda yang masih sebatas Raperda,†kata Parinusa.
Serly menyesalkan sikap dewan yang acuh tak acuh sehingga menyampaikan akan diperjuangkan jika pihak BKAG terus mendorong hal tersebut.
“Padahal hal tersebut adalah murni keinginan jemaat Tuhan ditanah Papua, khususnya Manokwari,†ujar Parinusa.
Dijelaskan juga, dewan periode yang lalu sudah melakukan study banding ke Aceh guna mempelajari Perda Syariah Islam yang telah diakui dan berlangsung disana.
“Adanya pergantian DPRD memungkinkan mandeknya proses pengesahan Raperda tersebut, padahal ia telah diperjuangkan sejak pemerintahan Dominggus Mandacan, Bupati periode lalu,†kata Parinusa.
Sebagai ketua BKAG, ia melihat hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antar pihak pemkab dan dewan dalam mendorong disahkannya Perda Manokwari sebagai kota Injil.
Disampaikan juga, Raperda tersebut murni keinginan umat Tuhan di Manokwari yang menginginkan pengakuan dalam bentuk legitimasi hukum, karena latar belakang historis masyarakat di wilayah tersebut.
“Kita semua tahu Injil pertama kali diterima di Pulau Mansiman, Manokwari oleh para Zendeling,†jelas Parinusa.
Memang Raperda yang dibuat daerah harus disinkronkan dengan aturan yang lebih tinggi posisinya, namun ia sangat berharap agar tidak ada kecurigaan ataupun prasangka buruk lainnya terkait Raperda tersebut.
“Raperda tidak bermaksud menyudutkan agama lainnya, karena Raperda tersebut bersifat universal, sehingga dukungan semua pihak baik dari daerah hingga pusat sangat dibutuhkan demi terealisasinya Perda Manokwari sebagai Kota Injil,†ujarnya.
DOLLY KORWA
