ArsipTuntut Keberpihakan Pemerintah, Pedagang Asli Papua akan Gelar Demo Nasional

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Pedagang Asli Papua akan Gelar Demo Nasional

Kamis 2015-02-19 14:55:00

jAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pedagang asli Papua di seluruh tanah Papua, pada awal Maret 2015 mendatang akan menggelar aksi demo damai nasional, menuntut keberpihakan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, bagi mama-mama pedagang asli Papua yang sering berjualan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan mama-mama pedagang asli Papua di seluruh tanah Papua, pada awal Maret 2015 kami akan gelar demo besar-besaran,” ujar Sekertaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), Robert Jitmau, kepada suarapapua.com, Kamis (19/02/2015) siang.

 

Menurut Jitmau, demo tersebut digelar dengan tujuan menuntut Pemda dan Pemprov Papua, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap Kabupaten/Kota di tanah Papua membuat regulasi atau kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap pedagang asli Papua.

 

“Untuk di Jayapura, kami akan tuntut DPRP dan Pemprov lahirkan satu Perdasus yang mengatur tempat belanja berskala besar seperti Mall, Supermarket, Agro, dan ruko-ruko agar tidak menjual bahan-bahan makanan yang di pasarkan oleh mama-mama Papua di Pasar,” ujar Jitmau.

 

Menurut Jitmau, selama ini mama-mama pedagang asli Papua mengeluh karena sayur-mayur yang dijual oleh mama-mama, kembali di jual lagi di toko-toko berskala besar dengan harga yang sangat murah.

 

“Selama ini semua pembeli lari ke Supermarket, Agro, Mall, dan Gelael untuk beli sayur disana, jela mama-mama bangkrut, makanya kami butuh perhatian pemerintah, agar ada proteksi terhadap hal ini," tegasnya. 

 

Dikatakan, arus transmigrasi yang sangat tinggi di Papua menuntut orang non-Papua untuk kembali menjual bahan makanan yang sebenarnya sudah lama di dagangkan oleh komunitas lokal, sehingga banyak pedagang asli Papua yang terpinggirkan.

 

“Kalau kita lihat di Jayapura saja ada fenomena gerobak dorong, motor, dan sepeda-sepeda yang datang tawarkan sayur-mayur ke rumah-rumah, ini membuat kami yang berjualan di pasar tidak mendapatkan apa-apa, karena itu kami butuh ketegasan pemerintah dengan sebuah regulasi,” terangnya.

 

Jitmau mengatakan, seharusnya Pemprov mempunyai regulasi yang mengatur keberpihak terhadap pedagang asli Papua, dengan cara melarang penduduk non-Papua berjualan tas noken, sagu, pinang, buah merah, daun gatal, dan barang-barang tradisional lainnya, karena barang-barang tersebut selama ini menjadi sumber pendapatan bagi mama-mama Papua.

 

“Kalau ada yang bilang ini diskriminasi, saya kira tidak juga, karena di Malaysia saja pernah ada aturan yang mengatur proteksi terhadap orang Melayu Malaysia dari kedatangan penduduk China, dan saat itu penduduk Melayu bisa bersaing dengan penduduk China karena pemerintah yang mengatur.”

 

“Contoh lainnya di Bali, produk-produk lokal disana hanya di dagangkan oleh orang Bali, pemerintah bahkan mengatur regulasi yang ketat soal itu, sehingga penduduk asli tidak kalah bersaing dengan non-Papua, kenapa Papua tidak bisa,” ujar Jitmau.

 

Menurut Jitmau, proteksi terhadap pedagang lokal Papua harus segera dilakukan karena Peraturan Pemerintah No. 117 tahun 2004 tentang Pedangan tradisional dan pedagang modern, telah mewajibkan hal itu.

 

“Coba lihat di Jawa sana, Ruko dan Mall tidak boleh jual apa yng di jual masyarakat kecil, contohnya ada di Solo, Klaten, termasuk Bali. Kenapa pemerintah provinsi Papua tidak bisa bersikap, apalagi kita ada di era kekhususan? tanya Jitmau.

 

“Kalau alasan nasionalisme, dan ijinkan teman-teman non-Papua dagangkan semua yang dijual mama-mama pedagang Papua, maka tentu orang Papua akan semakin terpinggirkan, makanya jangan heran kalau ada orang Papua yang terus melawan,” ujarnya.

 

Rojit mencontohkan, beberapa waktu lalu mama-mama pedagang asli Papua di Merauke yang melakukan demo ke DPRD setempat karena marah dengan penduduk non-Papua yang menjual semua komoiti lokal. 

 

“Mama di Merauke sudah berani berteriak, pada awal Maret kami di Jayapura akan turun demo ke kantor DPRP, sedangkan mama-mama lain di daerah bisa demo ke kantor DPRD, kami akan tuntut keberpihakan pemerintah kepada kami,” ujar Jitmau.

 

OKTOVIANUS POGAU 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.