ArsipVictor Yeimo : Orang Papua Tidak Perlu Peringati 17 Agustus!

Victor Yeimo : Orang Papua Tidak Perlu Peringati 17 Agustus!

Jumat 2014-08-08 23:15:30

PAPUAN, Jayapura — Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNP), Victor Yeimo mengaskan, orang asli Papua tidak perlu melakukan peringatan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2014 mendatang.

“Orang Papua tidak pernah punya ikatan sejarah dengan Indonesia, karena itu kita tidak perlu melakukan peringatan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia,” tegas Yeimo kepada suarapapua.com, Jumat (8/8/2014) sore.

 

Menurut Yeimo, sama sekali tidak ada gunanya untuk orang Papua peringati hari kemerdekan Indonesia, sebab orang Papua Barat tidak pernah ikut terlibat langsung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang bebas pada tahun 1945.

 

“Indonesia jangan paksa orang Papua untuk rayakan peringatan 17 Agustus, kalau diperingati kesannya lucu. Itu sama saja dengan orang Papua merayakan hari kemerdekaan negara lain,” tegas mantan Jubir Internasional KNPB. 

 

Yeimo juga mengatakan, pihaknya sudah menghimbau seluruh rakyat Papua Barat untuk sadar dan tidak ikut merayakan hari kemerdekaan negara kolonial Indonesia, sebab faktanya Indonesia merdeka sejak awal dari Sabang sampai Ambon, bukan dengan Papua.

 

“Jadi, kami hari ini sedang bekerja keras supaya seluruh rakyat Papua Barat sadar akan sejarah orang Papua. Sadar bahwa orang Papua sedang direkayasa untuk peringati kemerdekaan Indonesia." 

 

"Karena orang Papua bukan bagian dari Indonesia dan tidak ada sangkut pautnya orang Papua dengan negara Indonesia ini,” pungkas Yeimo.

 

Thobias Bagubau, aktivis HAM, menambahkan, selama perlakuan militer Indonesia yang sangat brural dan kejam terhadap orang Papua, selama itu pula orang Papua akan terus melakukan perlawanan.

 

"Hentikan kekerasan, segera buka dialog, dan TNI/Polri harus ditarik dari seluruh tanah Papua, agar orang Papua dapat hidup bebas dan damai di atas tanah leluhur mereka," ujarnya.

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Demi Lindungi Tanah dan Hutan Adat Marga Woro, Hakim PTTUN Manado...

0
LBH Papua menyataka, hal tersebut harus dilakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak atas tanah ulayat dan hutan adat milik marga Woro yang akan hilang akibat putusan perkara nomor 6/G/LH/2023/PTUN JPR yang diambil tanpa mengikuti pedoman mengadili perkara lingkungan hidup serta jelas-jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.