ArsipPastor Jhon Jonga: Kantor Freeport Indonesia Harus Pindah ke Papua

Pastor Jhon Jonga: Kantor Freeport Indonesia Harus Pindah ke Papua

Rabu 2014-08-06 22:54:45

PAPUAN, Jayapura — Peraih Yap Thiam Hien Award 2009, Pastor Jhon Jonga mendesak PT. Freeport Indonesia untuk memindahkan kantor mereka yang terletak di Plaza 89, Kuningan, Jakarta Selatan, ke tanah Papua.

“Pajak kantor yang diberikan Freeport kepada DKI Jakarta sebesar 14 triliun rupiah tiap tahunnya, seharusnya uang sebesar itu diberikan kepada orang Papua,” kata Pastor Jhon, kepada suarapapua.com, Rabu (06/8/2014) di Jayapura, Papua.

 

Satu-satunya langkah kongkrit yang harus diambil, menurut Pastor Jhon, yakni segera memindahkan kantor Freeport Indonesia dari DKI Jakarta ke tanah Papua.

 

Menurut Pastor Jhon, dana Otonomi Khusus Papua untuk tahun 2014 saja hanya sekitar 6 triliuan, jauh lebih kecil dibandingkan pajak kantor yang dibayarkan Freeport kepada DKI Jakarta.

 

“Dana 14 triliun itu seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Papua. Uang itu bukan hak DKI Jakarta. Ini tidak masuk akal, ambil kekayaan dari bumi Papua, tapi yang diberikan kepada orang lain,” tegas Direktur Yayasan Teratai Hari Papua (YTHP) ini.

 

Pastor Jhon berharap, berbagai stakeholder yang ada di tanah Papua bisa terus mendesak pemerintah Provinsi Papua agar dapat bernegosiasi dengan Freeport Indonesia terkait pemindahan kantor tersebut.

 

“Gubernur Papua harus terus didesak agar meminta Freeport dapat memindahkan kantor mereka ke Jayapura, atau Timika. Karena kalau tidak demikian, maka orang Papua akan terus miskin dan menderita,” katanya.

 

“Ketegasan dari Gubernur Provinsi Papua, dibantu masyarakat adat Papua saja yang bisa buat Freeport bergeming. Sampaikan ke Freeport, jika tidak mau pindahkan kantor, segera hentikan operasi di tanah Amungsa, kan langsung selesai,” ujarnya.

 

Menurut Pastor Jhon, saat ini Freeport sulit disentuh karena dibeking oleh aparat keamanan, dan mempunyai otoritas yang sangat besar mengatur Negara Indonesia.

 

“Tapi biar bagaimanapun, yang harus diingat adalah Freeport dan Negara Indonesia ambil kekayaan dari perut bumi Papua. Dan orang Papua yang harus menikmati semua kekayaan itu,” tegasnya.

 

Sebelumnya, berbagai stakeholder di tanah Papua juga mendesak Freeport Indonesia agar dapat melibatkan masyarakat adat dalam renegosiasi yang sedang dilangsungkan di Jakarta. (Baca: Masyarakat Adat Papua Tidak Dilibatkan Bicara Renegosiasi KK Freeport)

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Lindungi Rakyat Sipil, TNI Polri dan TPNPB Wajib Terapkan Konvensi Jenewa...

0
“Kedua belah pihak wajib menerapkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang yang sedang terjadi di Bibida, kabupaten Paniai,” ujar Emanuel.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.