ArsipBuku Berjudul "Mati atau Hidup" Karya Markus Haluk Diluncurkan

Buku Berjudul “Mati atau Hidup” Karya Markus Haluk Diluncurkan

Selasa 2013-04-23 14:27:00

PAUAN, Jayapura— Buku karya Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua, Markus Haluk yang berjudul "Mati atau Hidup", dengan subjudul, "Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia" telah diluncurkan, siang tadi, Selasa (23/4/2013) di Auditorium Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua.

Dalam sambutannya, Markus Haluk sebagai penulis menjelaskan, buku yang ditulisnya bertujuan merefleksikan kondisi hak asasi manusia dalam kurun waktu empat tahun, yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2012.

Dalam buku tersebut, penulis membagi dalam lima pokok bahasan, yaitu, tentang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum, serta keamanan di wilayah konflik Papua barat.

Ia juga mengatakan, selama kurun waktu 2008 hingga2012 pemerintan indonesia telah melakukan pelanggaran HAM baik dalam hak sipil, politik dampun hak ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya terhadap rakyat Papua.

Dalam lima tahun terakhir juga terlihat konflik tak kunjung reda, justru kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat secara masif. Aksi-aksi demonstrasi damai untuk menyuarakan aspirasi politik berujung pada penangkapan, penyiksaan, penahanan, dan bahkan pada tindakan penghilangan nyawa juga terus dilakukan.

Menurut penulis, buku ini juga lebih fokus membahas situasi hak asasi manusia yang terjadi di wilayah-wilayah zona konflik di Papua seperti, Puncak Jaya, Timika, Jayapura, Degeuwo dan Paniai.

Selain itu, ditulis juga tentang kekerasan senjata, dan eksploitasi sumber daya alam yang telah melahirkan konflik yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam peluncuran buku ini dihadiri oleh mahasiswa, pemuda, aktivis, intelektual dan berbagai kalangan lainnya. Adapun yang menjadi pemateri adalah, Markus Haluk sebagai penulis buku, Yoris Raweyai dari anggota Komisi I DPR RI, DR. Benny Giyai dari Intelektual Papua, Yosepa Alomang mewakili kaum perempuan Papua dan Victor Mambor dari Aliansi Jurnalis Independent Papua.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.