ArsipPresiden Jokowi Setuju Pembentukan Kodam Baru di Papua

Presiden Jokowi Setuju Pembentukan Kodam Baru di Papua

Sabtu 2014-11-29 16:52:15

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menyetujui pembentukan Komando Daerah Militer baru di wilayah Papua, termasuk pembentukan Komando Armada Tengah untuk Angkatan Laut di wilayah Timur.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kepada wartawan usai melakukan pertemuaan tertutup dengan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, di Istana Bogor, Bogor, Jumat (28/11/2014).

 

"Ini diproses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau udah final. Termasuk komando gabungan wilayah pertahanan termasuk armada tengah," ujar Presiden Jokowi.

 

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan, serta pembentukan Kodam Manado dan Papua dalam acara pemberian pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI se-Indonesia.

 

"Kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan. Untuk itu, hanya menunggu keputusan bapak presiden. Mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan," tutur dia.

 

Sementara itu, Dorus Wakum, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang lagi-lagi membuat kebijakan negatif untuk Papua.

 

“Setelah keluarkan kebijakan transmigrasi dan pemekaran, Jokowi kembali menyetujui pembentukan Kodam baru, ini sangat menyakiti hati orang Papua,” kata Wakum.

 

Menurut Wakum, citra TNI di Papua sudah sangat buruk, termasuk sering melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua, karena itu kehadiran Kodam yang baru berpotensi menambah pelanggaran HAM lainnya.

 

“Jumlah personil TNI di Papua sudah sangat banyak, dan sering melakukan pelanggaran HAM, dengan kehadiran Kodam yang baru, tentu semakin menambah konflik di Papua. Kami minta Jokowi pertimbangkan rencana tersebut,” kata Wakum.

 

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.