Ironis, Bupati Tolikara Bagi-Bagi Uang Untuk Menangkan Parpol Tertentu

Rabu 2014-06-25 09:03:30

PAPUAN, Tolikara — Bupati Kabupaten Tolikara, Usman Wanimbo diduga membagi-bagikan uang kepada masyarakat di beberapa distrik agar perolehan suara dapat dialihkan untuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Kami punya bukti rekaman video maupun foto saat bupati membagi-bagikan uang kepada masyarakat di beberapa Distrik. Ini dilakukan saat berlangsung Pileg pada 9 April 2014 lalu,” kata Ismail Kogoya, salah satu tokoh masyarakat di Tolikara, kepada suarapapua.com, Rabu (25/6/2014)  di Sentani, Papua.

 

Menurut Ismail, disaat hari H atau hari penyelenggaran Pileg, Bupati bersama beberapa pejabat pemerintah turun ke setiap distrik menggunakan helikopter berwarna putih, dan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50 juta perdistrik.

 

“Bupati terlihat jelas-jelas mengarahkan KPPS, PPD, dan termasuk KPU untuk memenangkan dua partai politik saja. Bukan rakyat yang memilih, tapi bupati bersama ketua KPU, dan ketua-ketua PPD yang memilih,” tegasnya.

 

Dikatakan, seharusnya sebagai pembina politik, atau kepala daerah tidak melakukan cara-cara kotor seperti itu, sebab di Tolikara, atau yang bersaing dalam Pileg ada 12 partai politik.   

 

“Kenapa dia lakukan seperti itu, jadi rakyat sangat-sangat tidak mengerti sifat dari bupati yang di lakukan di kabupaten Tolikara. Saya sebagai tokoh masyarakat di Tolikara sangat menyesalkan cara-cara ini. Dari pemilu ke pemilu tidak pernah terjadi hal seperti ini, tapi kemarin ulah Bupati dan Ketua KPU sehingga semua bisa kacau,” tegasnya.

 

Di contohkan, ada banyak putra terbaik asal Tolikara yang bersaing di tingkat provinsi, dan di lapangan memperoleh suara yang sangat signifikan, namun saat di plenokan di tingkat provinsi, terjadi perubahan yang sangat singnifikan, malahan ada suara yang hilang semua.

 

Saat menggunakan Helikopter mengunjungi kampung-kampung, menurut Ismail, Bupati ditemani  oleh Kabag Pemerintahan Kampung, bersama beberapa kepala dinas, seperti terlihat saat kunjungan di Distrik Umagi, Kembu, dan Distrik Nubunage.

 

Nius Kogoya, Ketua Aliansi Pergerakan Masyarakat Tolikara menjelaskan, sejak Pemilu dilangsungkan, dirinya terus mengikuti sejak awal hingga saat berurusan di Mahkamah Konstitus (MK) di tingkat Pusat.

 

“Logistik pemilu yang diterbangkan dari Jayapura, tidak langsung di kirim ke Tolikara, namun semuanya di tampung di Wamena, dan dijalankan ke distrik masing-masing pada hari H. Makanya tidak banyak masyarakat yang memberikan hak politiknya karena mengalami keterlambatan.”  

 

“Walaupun ada alasan yang mengatakan supaya aman, saya kira itu omong kosong saja, sebab di Tolikara juga aman-aman saja, dan seharusnya dari jauh-jauh distribusi logistik sudah dilangsungkan. Saya lihat ini semua permainan,” tegas Nius.

 

Bahkan, dari pengakuan beberapa ketua PPD, saat surat suara akan dibagikan kepada masing-masing distrik, surat formulir C1 diambil langsung oleh KPU Tolikara atas perintah Bupati, agar dapat melakukan manipulasi dengan seenaknya.

 

“Malahan di hari H baru logistik tiba, ada distrik-distrik yang justru logistiknya tidak tiba, dan termasuk tidak dilangsungkan pleno di tingkat PPS maupun PPD.” 

 

Nius mengaku, semua ketua PPD yang berjumlah 46 orang juga dikarantinakan di kediaman Bupati Tolikara, dengan penjagaan aparat keamanan, dan diberikan pemahaman agar mengalihkan perolehan suara pada partai demokrat dan PKPI.

 

“Para ketua PPD diancam oleh Bupati. Jika tidak dengar suara Bupati, maka tidak akan dapat jabatan, atau yang sudah menjadi pegawai negeri sipil akan dipecat, ini yang terjadi di Tolikara,” tegasnya.

 

Harapan Nius, Bupati dan Ketua KPUD Tolikara membuka mata melihat peristiwa yang terjadi di daerahnya, agar pembangunan masyarakat bisa segera dilakukan.

 

“Kami juga berharap Polda Papua bisa menangkap dua oknum yang mengacaukan Tolikara, agar masyarakat bisa hidup aman dan tenang kembali,” tegasnya.

 

Pasca Pileg yang kacau balau, menurut Nius, masyarakat Tolikara saat ini masih terus melakukan aksi demonstrasi dan pemalangan kantor-kantor, tujuannya meminta DKPP memecat lima anggota KPUD. 

 

"Polda Papua juga harus tangkat dan periksa Bupati Tolikara. Karena otaknya hanya satu dua orang saja, tidak semua masyarakat Tolikara," tambahnya. 

 

OKTOVIANUS POGAU