ArsipIndonesia Diminta Belajar Demokrasi Dari Rakyat Bangsa Papua Barat

Indonesia Diminta Belajar Demokrasi Dari Rakyat Bangsa Papua Barat

Senin 2014-07-14 17:12:00

PAPUAN, Jayapura — Setelah melihat dan menyaksikan proses pesta demokrasi di tanah Papua, baik dalam Pemilihan Umum Legislatif, maupun Pemilihan Umum Presiden, maka tingkat pemahaman rakyat bangsa Papua Barat soal demokrasi sangat baik.

“Semua melakukan aksi boikot Pemilu secara demokratis, damai dan bermartabat. Indonesia perlu belajar demokrasi dari kami," ungkap Juru Bicara Nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Bazoka Logo, saat memberikan keterangan pers di Museum Expo, Waena, Papua, Senin,  (14/7/14) siang tadi.

 

Menurut Bazoka, Rakyat bangsa Papua Barat sangat sadar, mengerti, dan tahu asal-usul mereka, sehingga telah menunjukan sikap penyangkalan terhadap negara kesatuan republik Indonesia.

 

“Usai Pilpres, situasi tetap aman dan kondusif, dan kita suda lihat bersama rakyat tidak memberikan hak politiknya. Juga tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan kriminal.” 

 

“Kenyataan ini berdasarkan laporan pengurus KNPB Wilayah se-Tanah Papua. Kami menilai proses Pemilu kemarin benar-benar gagal total,” tegas Bazoka.

 

Terkait pernyataan pejabat di tingkat Provinsi, maupun aparat keamanan yang menyatakan Pilpres berhasil, menurut Bazoka, hal itu merupakan sebuah pembohongan publik.

 

“Kami meminta pemerintah tidak boleh lagi melakukan pembohongan kepada pemerintah pusat, dan rakyat, sebab kenyataannya  dalam Pilpres kemarin sikap rakyat bangsa Papua Barat sangat jelas, yakni tolak berpartisipasi,” kata Bazoka.

 

Sementara itu, Ketua I KNPB, Agus Kossay menambahkan, Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  harus menghargai hak penentuan nasib sendiri rakyat bagsa Papua Barat melalui referendum.

 

“Pada hari ini tanggal 14 Juli 1969, awal Indonesia melanggar hak politik dan hak demokrasi di Papua melalui pelaksanaan Pepera 1969. Pertama kali dilakukan di Merauke, dan hasilnya cacat hukum dan Moral,” kata Kossay.

 

KNPB juga menyinggung tentang penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI, maupun Polri terhadap beberapa pengurus KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di berbagai wilayah tanah Papua.

 

“Segera bebaskan mereka tanpa syarat, sebab mereka tidak melakukan kekerasan dan tindakan kriminal. Mereka tidak menghasut, namun mengajak untuk tidak ikut Pilpres 9 juli 2014 secara damai dan bermartabat,” kata Kossay.

 

Dikatakan, keputusan boikot Pilpres merupakan agenda yang disepakati dalam sidang tahunan II PNWP, dan telah di instruksikan kepada KNPB pusat dan KNPB wilayah se-Tanah Papua untuk melakukan mobilisasi terbuka.

 

“Kepada pihak kepolisian, harap membebaskan para tahanan tersebut tanpa syarat. Mereka tidak bersalah,” tutup Kossay.

 

AGUS PABIKA

Terkini

Populer Minggu Ini:

PSBS Siap Menuju Liga 1 Usai Ambil Satu Poin di Aceh

0
“Puji Tuhan, kami bisa raih satu poin di kandang Persiraja pada sore ini. Kita lihat tadi perjuangan para pemain kami memang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi mereka,” ucap Aditya saat sesi konferensi pers usai laga di Stadion Langsa, Aceh, Minggu (25/2/2024) sore.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.