ArsipFPK USTJ Minta Rektor Lengkapi Fasilitas Kampus

FPK USTJ Minta Rektor Lengkapi Fasilitas Kampus

Rabu 2014-02-19 15:56:00

PAPUAN, Jayapura—  Forum Peduli Kampus Universitas sains dan Teknologi Jayapura (FPK USTJ). Minta Rektor lengkapi fasilitas dan kesejahteraan Dosen. Hal ini dikatakan koordinator  lapangan aksi, Jhon Mandibo kepada wartawan di kampus USTJ Jayapura, Rabu (19/02/2014).

Jhon mengatakan selama ini proses belajar mengajar di kampus berjalan lancar. Namun yang kita sayangkan saat ini adalah kurangnya  fasilitas praktik, kesejahteraan dosen dan pegawai lembaga kurang diperhatikan oleh pihak kampus saat ini.  "Laboratorium-laboratorium sudah rusak, gaji dosen dan pegawai kampus sangat kecil dan tidak diperhatikan. Akibatnya kami mahasiswa yang jadi korban dari semua itu,” ungkapnya.

Kata dia, bukan hanya itu saja yang tidak di perhatikan tetapi juga masalah status hak uiayat tanah adat yang juga masih bermasalah dengan pihak lembaga, yayasan dan pemilik tanah ini juga akan berdampak pada ketidaknyamanan proses aktivitas perkuliahan tuturnya.

"Kami minta pihak yayasan dan rektor, segera menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan transparansi. Agar ke depan kami tidak lihat lagi ada gangguan dari luar kampus.

Dirinya berharap kalau bisa rektor berada di kampus setiap hari sehingga adanya fungsi kontrol yang baik. Kami akan terus palang kampus Sampai rektor dan ketua yayasan hadir di USTJ dan menyelesaikan masalah-masalah di kampus ini. "Ya selama rektor dan yayasan belum selesaikan masalah ini kami akan palang kampus,” tegasnya.

Tambahnya sistem yang ada di kampus USTJ sangat meresahkan mahasiswa. Kami minta semester pendek, untuk mempermudah kami menyelesaikan mata kuliah yang kurang tetapi itu tidak pernah terlaksana.

 

 ARNOLD  BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Nduga se-Indonesia Sikapi Konflik Pemilu di Distrik Geselema

0
“Yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan baik sesuai dengan harapan masyarakat Nduga. Seperti terjadi dalam pesta demokrasi berupa pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRK). Proses pemilihannya berubah jadi konflik. Situasi kabupaten Nduga tidak kondusif karena terjadi perang keluarga bertepatan dengan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana saat perhitungan suara dari distrik Geselema, dari hasil pemungutan suara salah satu caleg dari PSI unggul dibandingkan caleg dari partai Golkar,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.