ArsipYan Warinussy: Ekspedisi NKRI di Papua Barat Tidak Bermanfaat Untuk Rakyat Papua

Yan Warinussy: Ekspedisi NKRI di Papua Barat Tidak Bermanfaat Untuk Rakyat Papua

Minggu 2016-02-14 15:48:44

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Ekspedisi NKRI yang akan dilakukan oleh Negara yang melibatkan aparat gabungan TNI dan Polri, Mahasiswa dan masyarakat umum di Papua Barat sangat tidak bermanfaat bagi rakyat Papua. Ini hanya menambah kesengsaraan bagi orang Papua,” tegas direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy.

Beberapa hari terakhir ini kita di Provinsi Papua Barat, termasuk di Manokwari disibukkan dengan informasi mengenai dilaksanakannya Ekspedisi NKRI yang hingga saat ini bagi sebagian besar rakyat Papua sama sekali tidak memahami arti, maksud, tujuan dan latar belakang pemikiran mengapa dilakukannya ekspedisi tersebut?

 

“Apalagi belum dapat dibayangkan bagaimana bentuk manfaat baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dari ekspedisi tersebut serta dampak-dampak yang bakal timbul dan atau akan ditimbulkan pada saat maupun nanti setelah adanya ekspedisi tersebut,’’ ujar Warinussy kepada suarapapua.com, Sabtu (13/2/2016).

 

Warinussy sangat sesalkan pernyataan Dandim 1704 Sorong Letkol Inf.Aulia Fahmi Dalimunte, S.Sos kepada media massa beberapa hari lalu yang mengatakan, tugas utama ekspedisi NKRI ke Provinsi Papua Barat adalah mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di Papua Barat, terutama yang selama ini belum banyak terekspos dan diketahui oleh masyarakat luas.

 

“Itu artinya ekspedisi NKRI tersebut ditujukan untuk meneliti dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang kekayaan alam di Provinsi Papua Barat yang secara hukum pasti bersentuhan dengan amanat pasal 38 dan pasal 43 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2008,” jelasnya.

 

Ia mempertanyakan, “Apakah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengetahui? apakah perguruan tinggi negeri sekaliber Uncen atau Unipa di Tanah Papua sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas penelitian juga mengetahuinya? apakah Menteri Pertambangan RI serta Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Papua Barat juga mengetahui maksud dan tujuan dari ekspedisi tersebut?”.

Sebab menurut Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini bahwa hal tersebut sangat penting diketahui oleh semua pihak yang berkompeten di Tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat, baik dari jajaran pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil.

 

“Karena saat ini begitu banyak personil militer (TNI) di dalam pelaksanaan ekspedisi tersebut juga menjadi sebuah bagian yang semestinya menjadi perhatian semua pihak ke depan. Ada apa gerangan dengan ekspedisi NKRI ini? apakah ini untuk mencari data dan kemudian digunakan oleh siapa ? dan memberi manfaat kepada siapa? Apakah bukan dimaksudkan untuk mempersiapkan sebuah desain operasi militer gaya baru di Tanah Papua?,” ujar peraih penghargaan John Humphrey Freedom Award pada Tahun 2005 dari Canada.

 

Sementara itu, Ones Suhuniap, Sekertaris umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan, ekspedisi yang dilakukan oleh militer kolonial Indonesia di Papua Barat adalah upaya negara untuk memperkuat basis militer di Papua Barat yang dijadikan target pada tahun 2016.

 

“Ekspedisi NKRI yang dilakukan Papua Barat antara lain Kabupaten Tambrauw, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, Fak-Fak dan Kaimana. Tujuan ekspedisi ini tidak jelas, namun orang Papua tidak boleh diam. Orang Papua harus waspada terhadap berbagai macam tak-tik yang sedang dibangun oleh Negara. Selain itu yang paling penting adalah orang Papua harus tetap fokus dan solid dalam perjuangan menuju penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat,” jelas Suhun kepada suarapapua.com, Sabtu (13/2/2016) dari Jayapura.

 

HARUN RUMBARAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Yahukimo Desak Pemilu di Dekai Diulang

0
“Beberapa poin kami sudah serahkan kepada Bawaslu. Kami disarankan untuk lengkapi beberapa dokumen. Jadi, dokumen itu kami sudah siap dan akan antar ke Bawalu untuk ditindaklanjuti,” jelas Eklon Amohoso.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.