Jokowi Presiden RI, Rakyat Papua Harus Desak Dialog

Kamis 2014-07-10 10:05:00

PAPUAN, Manokwari — Hasil Hitung Cepat (Quick Count) dari sejumlah Lembaga Survei yang menempatkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo- Jusuf Kalla sebagai Presiden Republik Indonesia harus dimanfaatkan untuk digelarnya dialog damai di tanah Papua.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan CH Warinussy, dalam siaran pers yang dikirim kepada suarapapua.com, Kamis (10/7/2014) siang. 

 

Meskipun nantinya hasil resmi KPU baru akan diketahui 22 Juli 2014 mendatang, menurut Warinussy, berdasarkan hasil quick count yang memiliki margin errror sekitar 1%, dan hampir semua lembaga telah mengunggulkan pasangan Jokowi-JK. 

 

“Saya selaku salah satu pembela HAM di Papua ingin menghimbau seluruh komponen perjuangan demokrasi, HAM dan politik agar segera mendesak Jokowi-JK untuk memperjelas komitmen dan tanggung jawab politiknya atas masalah keamanan, dan mendorong dilaksanakannya dialog Papua – Indonesia,” tegas Warinussy.

 

Menurut pengacara senior ini, penyelenggaraan dialog damai sangat penting dan mendesak, guna mendorong upaya-upaya demokratis kearah penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM dan konflik sosial yang selama 50 tahun terjadi, dan menimbulkan korban ribuan warga sipil Papua hingga hari ini.

 

Ditambahkan oleh Thomas Syuffi, salah satu tokoh pemuda di Papua, kemenangan Jokowi-JK tidak terlepas dari dukungan moril, maupun suara dari rakyat Papua dan Papua Barat, oleh karena itu tuntutan menggelar dialog damai yang selama ini disuarakan harus segera diakomodir. 

 

“Walaupun jumlah DPT di Papua dan Papua Barat sedikit, tapi dalam berbagai hasil hitungan cepat menunjukan rakyat Papua menghendaki Jokowi-JK sebagai presiden, karena itu tuntutan dialog yang selama ini di perjuangkan rakyat Papua bersama Jaringan Damai Papua (JDP) harus diakomodir,” tegasnya kepada media.

  

OKTOVIANUS POGAU