ArsipDAP Paniai Gandeng Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tanam 9.000 Pohon

DAP Paniai Gandeng Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tanam 9.000 Pohon

Sabtu 2014-11-22 19:40:00

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Mee-Pago menggandeng Dinas Kehutanan Provinsi Papua untuk menanam 9.000 pohon cemara di Kabupaten Paniai, Papua.

Ketua DAP Paniai, John NR Gobai mengatakan, 9.000 pohon tersebut rencananya ditanam di lahan 10 hektar di kampung Papato, Paniai.

 

"Proyek penanaman pohon ini akan berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari penanaman hingga pemeliharaan," kata John.

 

Lanjut John, dalam pemeliharaan nantinya akan dikembangkan lagi tanaman tumpang sari, agar dapat memberikan nilai ekonomis bagi mayarakat lokal seperti buah merah dan buah pandang.

 

"Ya, tapi untuk tanaman tumpang sari itu kami tunggu kesepakatan masyarakat kampung Papato," tuturnya.

 

Sementara untuk pendampingan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Paniai, namun penanggungjawabnya DAP Paniai.

 

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, langsung diadakan penyerahan alat kerja oleh tim Kehutanan Provinsi. Sosialisasi diikuti oleh puluhan masyarakat dan telah terbentuk tim kerja.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Hutan, Provinsi Papua, Ahmmad Bauw, dalam kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan tersebut bukan cuma diadakan di kabupaten Paniai, melainkan di seluruh Provinsi Papua.

 

"Ya, kegiatan ini intinya untuk menyelamatkan hutan Papua dari bahayanya Global Warming nantinya," ujar Ahmmad.

 

Kepala kampung Papato, Amatus Gobay, menyambut baik kegiatan yang diadakan di kampungnya. Ia berharap, semua masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

 

“Untuk tanaman tumpang sari sendiri saya akan berunding dengam masyarakat lokal untuk memilih tanaman yang cocok untuk ditaman di wilayah ini,” kata Amatus.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKHA GOBAY

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.