Rencana Pembangunan Mako Brimob di Tolak, DPRD Jayawijaya Buka Ruang Dialog

Kamis 2015-02-12 18:18:30

WAMENA,SUARAPAPUA.com – Aspirasi penolakan rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, telah diterima langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya, dan sudah ditindak lanjuti dalam rapat, dan disepakati untuk berdialog dengan berbagai komponen masyarakat.

“Aspirasi masyarakat terkait penolakan pembangunan Mako Brimob sudah disampaikan pada rapat anggota dewan,” kata Ketua DPRD sementara, Taufik Petrus Latuihamallo, Rabu (11/2/2015), usai menerima Forum Masyarakat Jayawijaya Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) diruang kerjanya.

Dijelaskan, pihaknya telah bersepakat untuk membuka ruang dialog antara pihak-pihak terkait, dalam hal ini antar masyarakat pemilik hak ulayat, masyarakat adat, lembaga adat, pemerintah dan aparat keamanan. (Baca: Tolak Pembangunan Mako Brimob, FSRJ Gelar Demo di Kantor DPRD Jayawijaya).

Dia mengatakan, tugas DPRD sebagai fasilitator untuk mempertemukan para pihak, sehingga diharapkan dari dialog ada kesepahaman pendapat dan ada saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat, guna mengetahui tujuan dari pemerintah dan apa keinginan masyarakat.

“Kami DPRD tentunya tidak dapat mengambil kesimpulan apapun juga sebelum dialog ini dilakukan, dan memang kami DPRD mengalami kendala karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, kalau sudah terbentuk, kami akan arahkan kepada komisi atau badan yang segera menangani aspirasi ini,” kata Taufik. (Baca: Kepala Suku dan Tokoh Agama di Wamena Tolak Pembangunan Markas Brimob).

Menurutnya, hal ini dilakukan pihaknya agar jangan sampai menimbulkan pernyataan-pernyataan yang justru membuat suasana kontradiktif di masyarakat, sehingga pihaknya harus berhati-hati memberikan pernyataan.

Selain itu kata dia, belum terbentuknya alat kelengkapan dewan menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugasnya secara efektif. (Baca: Mahasiswa Jayawijaya Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena).

Tetapi, dia mengakui, belum terbentuknya kelengkapan Dewan bukan menjadi permasalahan dan kendala bagi DPRD Jayawijaya, tetapi aspirasi yang telah ditampung akan segera ditindak lanjuti untuk dialog.

“Untuk waktu saya tidak bisa pastikan, karena kalau pejabat yang diundang tidak berada ditempat, tentu tidak mungkin dapat dilaksanakan, dan kalau yang hadir itu bawahan, tentu tidak ada mengambil keputusan apa-apa." 

 

"Jadi kami akan menunggu agar semua stakeholder yang berkepentingan hadir untuk memberikan pandangan mereka,” jelas Taufik.  (Baca: Theo Hesegem: Tidak Perlu Lagi Hadirkan Brimob di Jayawijaya!).

Sementara itu, Koordinator FMJ-PTP melalui juru bicaranya, Muli Wetipo mengatakan, mewakili FMJ-PTP dirinya sangat mengharapkan kepada lembaga legislatif agar pelaksanaan dialog dapat dilaksanakan secepat mungkin. (Baca: FSRJ: Pemda Tidak Bangun Sarana Pendidikan dan Kesehatan, Justru Bangun Mako Brimob?).

“Kami takut jangan sampai molor dan terjadi konflik Horisontal diantara masyarakat, karena isu yang saat ini berkembang itu ada yang mendukung dan ada yang menolak dan ada unsur yang mana dapat memicu masyarakat bisa konflik. Jadi kami harap untuk segera lakukan dialog itu,” ungkap Wetipo.

 

Editor: Oktovianus Pogau

ELISA SEKENYAP