Jumat 2012-07-20 10:56:45
Demikian penegasan Kordinator SKPHP, Peneas Lokbere, ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KontraS Papua, Padang Bulan, Jayapura, Sabtu (21/7) siang tadi.
Menurut Peneas, sangat tidak logis jika aparat membubarkan paksa aksi kemanusiaan dengan alasan SKPHP tidak terdaftar di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sebab SKPHP memang bukan sebuah organisasi masyarakat yang harus di daftarkan secara resmi.
“Apalagi jumlah kami hanya sekitar 14 orang. Selama di jalan, kami tidak pernah memaksa orang untuk memberikan sumbangan, semua murni kesadaran mereka, dan aksi kami juga tidak mengganggu arus lalu lintas umum,†ujar Peneas.
Peneas melanjutkan, dirinya justru sangat menyayangkan sikap Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare S.IK, yang notabene adalah orang asli Papua, namun tidak memahami kondisi rill di Papua secara umum.
“Atas perintah Kapolresta yang notabene adalah orang asli Papua, Polisi membubarkan aksi kemanusian yang kami buat secara paksa.
Saya sebagai kordinator SKPHP sangat menyangkan keputusan yang diambil Kapolresta untuk memerintahkan anak buahnya agar membubarkan aksi kemanusiaan yang kami,†ujar Peneas yang juga adalah Ketua BUK Papua.
Masih menurut Penease, Kapolresta Jayapura sendiri sebenarnya memahami nasib kondisi Tapol di Papua, sebab pihak SKPHP sendiri telah melakukan kordinasi dengan pihak Kalapas, Departeman Hukum dan HAM, Gubernur, termasuk kepada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
“Kami telah bertemu dengan mereka, namun tidak ada jawaban, maka kami mengambil sikap untuk turun ke jalan dan minta sumbangan rakyat untuk membayar biaya pengobatan Tapol yang sedang terlantar di terali besi saat ini ,†tegas Peneas.
Sementara itu, Bofit Bofra, salah satu pengurus di Garda Papua menambahkan, aparat keamanan seharusnya tidak bertindak represif atau berlebihan menghadapi aksi kemanusiaan yang dilakukan SKPHP.
“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dihargai, juga polisi harus melihat aturan dengan jelas, bedakan mana gerakan solidaritas dan mana gerakan organisasi masyarakat,†ujar Bovit yang juga ikut dalam jumpa pers.
Yusak Pakage, salah satu mantan tahanan politik Papua yang ikut diinterogasi polisi membenarkan tindakan polisi yang sangat brutal dan tidak manusiawi.
“Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke polisi sejak beberapa hari lalu, namun pihak aparat sendiri sengata tidak menerbitkannya. Sama saja mereka tidak mau kami buat aksi amal untuk pengobatan tahanan politik.
Aksi kami adalah aksi kemanusian, bukan aksi politik, ini yang perlu dipahami oleh aparat kepolisian di tanah Papua,†kata Pakage.
Pakage melanjutkan, Indonesia walaupun di kenal sebagai negara hukum dan demokrasi, semua itu hanya diatas kertas saja, sebab selama ini ruang demokrasi di tanah Papua ditutup sangat rapat.
“Tujuan pemerintah Indonesia adalah menghabisi orang Papua, salah satu contohnya walaupun tahanan politik sakit keras, namun tidak ada perhatian, artinya pemerintah Indonesia mau orang Papua mati habis,†ujar Pakage yang pernah dipenjara lima tahun lamanya.
Melihat situasi Papua yang semakin genting, Pakage justru meminta agar ada intervensi dunia internasional, dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk dapat segera menyelesaikan persoalan Papua.
Selain itu, Pakage juga mengajak siapa saja yang mempunyai rasa kemanusiaan untuk membantu para Tapol, salah satunya seperti Filep Karma yang mengalami sakit parah di LP, namun tidak punya uang untuk berobat ke RS Cikini di Jakarta.
Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, S.Ik, ketika dikonfirmasi wartawan terkait pembubaran paksa aksi SKPHP di Taman Imbi, tidak bersedia memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.
OKTOVIANUS POGAUkepolisian Jayapura telah membubarkan aksi kotak kemanusiaan untuk pengobatan Tapol yang dilakukan SKPHP.
Pertama, Kamis (19/7), sekitar pukul 01.00 WIT, aparat kepolisian dibawah pimpinan Wakapolsek Abepura membubarkan aksi kemanusian yang diselenggarakan di Jalan Raya Abepura, Papua, dengan alasan tidak memiliki ijin.
Dan kedua, kemarin siang, Jumat (20/7) sekitar pukul 11.30 WIT, aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura kembali membubarkan paksa aksi kemanusian yang dibuat SKPHP, dan menahan sekitar 15 orang beserta perangkat aksi dan di interogasi kurang lebih satu jam lamanya di Polresta.
OKTOVIANUS POGAU
