ArsipPuron: Otsus Tidak Berhasil Redam Perjuangan Papua Merdeka

Puron: Otsus Tidak Berhasil Redam Perjuangan Papua Merdeka

Jumat 2015-02-13 22:43:47

WAMENA, SUARAPAPUA.com — “Kami TPN-PB/OPM menilai Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua selama ini sudah gagal karena tidak memberi manfaat bagi masyarakat Orang Asli Papua (OAP), dan tuntutan merdeka harus terwujud.”

Hal tersebut diungkapkan Okiman Puron Wenda ketika menghubungi wartawan melalui telepon seluler, Jumat (13/2/2015) siang.

 

“Otsus maupun program apapun dari Indonesia itu tidak akan padamkan api perjuangan Papua Merdeka. Ini sudah terbukti selama ini, pemerintah gagal bangun walaupun banyak dananya, dan pada saat bersamaan selalu bunuh orang Papua,” tegas Wenda.

 

Penegasan tersebut, menurut dia, berasal dari Komandan Pusat Pertahanan Papua Barat TPN-OPM dari Sorong sampai Samarai, dan Komandan Pegunungan Tengah Papua, Enden Wanimbo. (Baca: Puron Wenda Minta Pemda Lanny Jaya Tidak Buka Jalan ke Markas TPN-PB)

 

Ditegaskan, Pimpinan TPN OPM minta Indonesia sadar diri atas kegagalan itu, sebab usaha pemerintah selama ini dengan berbagai program dan anggaran sangat jelas tidak berpihak pada masyarakat Papua.

 

“Presiden Indonesia selalu berikan tawaran UP4B, Otonomi Khusus kepada Papua, tapi kenyataannya sama sekali tidak berhasil, yang selama ini terjadi hanya untuk kepentingan pejabat Papua, seperti Gubernur, Bupati, Ketua DPR Papua Barat dan Papua. Jadi, semua rakyat itu tuntut Papua Merdeka,” ujarnya.

 

Wenda menyatakan, dana besar yang selama ini dikucurkan Pemerintah Indonesia kepada Papua sama sekali tidak menyentuh nurani orang Papua. Juga tak membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Papua. Sebaliknya, dana tersebut digunakan para pejabat atas di Papua.

 

Oleh karena itu, Wenda minta pemerintah RI segera stopkan dana Otsus termasuk kucuran dana lain.

“Dana-dana itu stop saja. Presiden harus siapkan dana untuk dialog, nanti kita sudah merdeka baru kita sendiri yang bangun kesejahteraan serta bangun rakyat Papua. Karena dana-dana itu selama ini tidak pernah berhasil dan itu yang buat kita selalu perang, karena ini TPN-PB/OPM masih bertahan dan lawan itu pembangunan tidak akan jalan,” tutur Wenda.

 

Ia sebelumnya mengaku bertanggungjawab terhadap pembakaran dua alat berat di kampung Popoma, kabupaten Lanny Jaya. Tindakan itu dikecam Bupati dan DPRD setempat. (Baca: Bupati Lanny Jaya: TPN-PB/OPM Tidak Akan Diberi Toleransi)

 

Puron juga minta kepada Pemerintah Pusat agar pelaksanaan dialog menuju Referendum segera difasilitasi dan dipercepat. “Presiden yang sekarang agar waktu sekarang jangan terlalu pusing dengan kucuran dana, pemekaran dan lain sebagainya, tetapi lebih fokuskan urus dialog Papua menuju referendum,” tegas Wenda.

 

Bangun daerah Papua dari Sorong sampai Samarai, menurutnya, itu urusan orang Papua. “Indonesia jika mau bangun, bangun daerahnya sendiri. Dan saya mau bilang, kita perhatikan rakyat kita masing-masing. Percuma Indonesia selalu kasih dana melalui UP4B dan lainnya itu, karena itu sudah merugikan diri sendiri,” tegasnya.

Hal lain yang ditegaskan Wenda, “Pesan kami kepada seluruh masyarakat Papua, harus waspada terhadap makanan dan minuman yang beredar di Papua, termasuk tempat pelacuran, minuman keras, dan yang paling tidak boleh terjadi adalah kawin silang.”

 

Ia juga mendesak kepada negara-negara pendukung dan lima negara MSG, agar segera turun untuk mengamankan dialog Papua. “Itu harus, supaya bisa amankan jalannya dialog nanti,” ujar Wenda.

 

Editor: Mary

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.