PAPUAN, Jayapura— Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai pihak yang direkomendasikan oleh Sekda Kabupaten Jayapura melalui surat kepada Klemens Sorbu, salah satu Putra Papua yang mengajukan bantuan dana pendidikan seperti diberitakan koran local Surat Kabar Harian, Suluh Papua pada beberapa waktu lalu mendapat respon tak memuaskan bahwa UP4B tidak akan membantu biaya pendidikannya.
Hal ini disampaikan oleh Jul, Deputi III yang membidagi Bidang Pengembangan Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat UP4B saat dikonfirmasi media ini pada Selasa (18/2/2014) di kantor UP4B, Angkasa Jayapura, Papua.
Jul mengatakan UP4B tidak memberikan beasiswa tetapi hanya menawarkan program kepada pemerintah daerah. “Kami hanya menawarkan program kepada pemerintah saja selama ini. Kami tidak memberikan beasiswa karena beasiswa sekolah penerbangan yang sudah berjalan adalah kerja sama kami dengan Dinas Perhubungan,” Terang Jul.
Menurut dia, berkas-berkas milik Klemens yang telah diserahkan kepada Kepala UP4B, Bambang Dharmono beberapa waktu lalu belum sampai ke tangannya sehingga dirinya pun tidak dapat memberikan jawaban sesuai apa yang diharapkan.
Sorbu mengaku sangat kecewa mendengar jawaban tersebut. “Saya kecewa karena mereka bilang tidak bisa bantu biaya pendidikan saya tetapi saya melihat beberapa motor baru yang masih dibungkus plastik berjejer di dalam kantor tersebut,” ungkap Klemens kecewa.
Lanjut Klemens, dirinya bingung dan bertanya dana pembangunan ini untuk siapa sebenarnya. Dengan alasan membentuk unit dan kemudian dinikmati oleh lebih banyak orang non Papua.
Klemens juga mengatakan, ia sudah berusaha untuk ketemu Pangdam. Hasil pertemuannya adalah saat bertemu Mayjen TNI Christian Zebua pada Sabtu (16/2) berjanji akan berupaya mengkoordinasikannya dengan UP4B.
Harapan terakhir Klemens adalah proposalnya yang telah diterima Gubernur Provinsi Papua pada Senin (17/2) lalu karena pihaknya masih menunggu jawaban dari Gubernur atas proposal tersebut.
“Saya akan mempertanyakan kebijakan afirmatif seperti apa yang didengung-dengungkan Pemerintah Provinsi Papua di era Otsus yang mau ditambah plus ini. Dengan berbagai alasan birokrasi di sana-sini padahal uang di korupsi habis-habisan oleh pejabat. Ini aneh tapi nyata,” kata Klemens lagi.
“Saya masih bisa berharap mendapat kebijakan afirmatif dari Gubernur Papua yang juga Anak Adat Papua,” tutup Klemens.
ARNOLD BELAU
