ArsipFMJ-PTP: “Kami Terus Kawal Penanganan Kelangkaan BBM di Jayawijaya”

FMJ-PTP: “Kami Terus Kawal Penanganan Kelangkaan BBM di Jayawijaya”

Rabu 2015-10-28 09:22:19

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kabupaten Jayawijaya mengenai penetapan harga eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) industri jenis premium, yang dikeluarkan pada Rabu (28/10/2015) lalu, akan mendapatkan pengawalan dari masyarakat sipil.

Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan penjelasan dari pihak Pertamina, termasuk pengecer-pengecer yang selama ini menjual BBM di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

 

“Kami tadi melakukan pertemuaan, dan kami tekankan kepada Satpol PP agar menindak tegas pedagang yang tidak mempunyai ijin menjual BBM non-subsidi,” kata Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Christian Kendek Padang, kepada suarapapua.com, usai rapat siang, Rabu (28/10/2015) siang.

 

Ia juga menambahkan, untuk menjawab keluhan masyarakat tentang kelangkaan BBM dan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) di Jayawijaya, pemerintah daerah telah menyurati pihak TNI Angkatan Udara untuk membantu armada pesawat Hercules.

 

Sementara itu, Juru Bicara Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua, Mully Wetipo menyatakan, terkait surat yang dilayangkan pihak pemerintah kepada TNI AU sangat baik, tetapi surat itu musti dikawal dengan baik, sehingga pihak TNI cepat tanggapi dan membantu persoalan kelangkaan BBM dan Sembako ini.

 

“Dalam langkah ini kita harap ada pengawalan langsung. Tidak bisa sebatas surati kita biarkan, nanti prosesnya kapan ditindaklanjuti kan kami tidak tahu, tetapi langkah ini kami apresiasi.” 

 

“Kami juga minta Kepada Dinas Perindakop Jayawijaya untuk kembali cek harga Sembako dan turunkan harga yang melonjak tinggi itu,” ujar Mully.

 

Wetipo juga mengingatkan kepada pemerintah dan pihak legislatif bahwa pihaknya tetap akan kawal seluruh proses penanganan kelangkaan BBM dan Sembako tersebut.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.