ArsipBicara Soal Remaja, Bicara Soal Masa Depan Bangsa

Bicara Soal Remaja, Bicara Soal Masa Depan Bangsa

Kamis 2013-04-04 15:57:30

PAPUAN, Jayapura— Berbicara soal reproduksi para remaja, berarti berbicara mengenai masa depan bangsa, terutama orang Papua, jika remaja Papua tidak berdaya, kita bisa segera memprdiksinya, mau dibawah kemana generasi muda sekarang ini.

Demikian penegasan Robby Tompunu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Papua, saat memberikan keterangan kepada pers, di warung makan rempah-rempah, (4/4/2013), Abepura, siang tadi.

Menurut Robby, sedikitnya ada empat hak untuk remaja yang harus diperohleh, yakni, hak untuk menjadi diri sendiri, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapat layanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk dilibatkan berbagai hal, misalnya dilibatkan dalam penyusunan program bagi remaja.

"Bila remaja ingin mendapat informasi, cara paling pertama yang dilakukan adalah cari tahu dulu dari teman sebaya, kedua, cari tahu dari media (cetak maupun elektronik), ketiga, cari tahu dari guru atau sekolah, baru kemudianorang tuanya," jelas Robby.

Dan untuk hal ini, terutama soal remaja yaitu kesehatan reproduksi posisi media sangat strategis, sehingga dengan demikian media merupakan peluang untuk melakukan upaya-upaya kampanye terkait dengan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual remaja.

Peluang ini, lanjut dia, harus dilihat sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak itu sendiri. Sehingga remaja kemudian memperoleh informasi yang tepat dan juga memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara individu maupun kelompoknya terkait status kesehatan reproduksi itu sendiri.

Dia mencontohkan, miisalnya mengenai layanan kesehatan yang ada di Kota Jayapura, yaitu pusat kesehatan reproduksi. Ini akan tersosialisasi dengan baik merata kepada semua masyarakat termasuk remaja kalau ada kontribusi media di dalam,” jelasnya lagi.

Sebab, media itu dibaca mulai dari tingkatan masyarakat paling rendah sampai tingkatan masyarakat paling atas. "Tidak ada pengklasifikasian kalau bicara soal reproduksi remaja. Sehingga bagaimana andil media. Itu kalau kita bicara dari sisi informasi soal layanan," tambahnya.

Di sisi lain, menurut Robby, perhatian pemerintah terhadap isu-isu remaja sangat minim dan tentu hal ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagaimana perspektif pemerintah yang teraplikasikan dalam sebuah kebijakan betul-betul berpihak pada persoalan remaja.

“Lagi-lagi peran media sangat kuat sebab biasanya kalau media sudah bicara, siapa saja akan terketuk hatinya. Entah karena kecewa, marah, prihatin atau karena tersinggung. Responnya mau bagaimana, silahkan saja tetapi selaku media, kami sudah menyampaikan," tegasnya lagi.

“Kami harapkan agar para jurnalis secara aktif harus mendukung Forum Aliansi dan Youth Forum Papua karena selama ini kita selalu bertanya kalau kami mau mengkampanyekan suatu isu, tapi selalu bingung sumber datanya dari mana?" tegasnya lagi.

Sekedar diketahui, kegiatan pertemuan jurnalis dalam isu hak kesehatan reproduksi remaja di kota Jayapura terlaksana atas dukungan dan sponsor dari PKBI Papua bekerja sama dengan UNI Eropa serta Rutgers WPF.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.