Selasa 2015-12-28 09:56:32
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo ke Papua khususnya di Kabupaten Jayawijaya, 30 Desember 2015, mendapat apresiasi dari pekerja Hak Asasi Manusia (HAM) Pegunungan Tengah Papua.
Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem berharap, kunjungan Jokowi kali ini dapat membawa angin segar bagi masyarakat di Tanah Papua.
“Kedatangan Presiden langsung ke Wamena ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Dia sendiri bisa melihat kondisi ril di lapangan yang akan langsung dia rasakan dan dari situ mungkin Presiden akan berpikir bisa merubah situasi Papua ke depan,” kata Theo kepada suarapapua.com, Senin (28/12/2015) di Wamena.
Menurutnya, kunjungan orang nomor satu Indonesia ke Jayawijaya ini mesti ada manfaatnya, tidak hanya kunjungan seremonial biasa.
“Harus ada sesuatu yang dilakukan oleh Presiden. Harapan kita, jangan hanya kunjungan saja, tetapi dibalik dari kunjungan ini beliau harus buat sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Papua seluruhnya, terutama di sektor infrastruktur dan ekonomi,” ujar Theo.
Soal kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, ujar Theo, perlu diperbaiki dan dibicarakan untuk solusi penyelesaiannya.
“Kami berharap semua kondisi HAM yang terjadi di Papua penyelesaiannya harus terjadi dengan segera,” tegasnya.
Theo menyatakan, presiden jangan manfaatkan momen kunjungan ini hanya untuk menyenangkan hati orang Papua, tanpa melihat kondisi masyarakat Papua yang sesungguhnya.
“Lebih-lebih saya mau sampaikan mengenai situasi HAM di Papua yang selama ini muncul ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Ini hal krusial yang memang masyarakat Papua tidak pernah taruh kepercayaan kepada Pemerintah RI.”
“Jadi, dengan kunjungan Presiden Jokowi ini harus buat sesuatu untuk kembalikan kepercayaan masyarakat Papua,” tuturnya.
Sementara itu, Mully Wetipo, Ketua Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FMJPTP) menilai kedatangan Presiden Jokowi ke Papua dan Jayawijaya yang kedua kali ini sesungguhnya tidak perlu.
Karena menurut dia, kedatangan Presiden maupun Menteri dan staf ke Papua tidak pernah realisasikan aspirasi yang selama ini digalang orang Papua di Jayawijaya dan Papua seluruhnya.
“Kedatangan Presiden Jokowi hanya untuk kasih naik nama, ini kita tidak sangat inginkan. Mestinya Jokowi datang melihat dan setelah kembali ke Jakarta harus ada out put yang dikembalikan ke Jayawijaya.”
“Jadi, kami berkesimpulan kedatangan Jokowi percuma saja,” ujar Mully.
Ia menyebut contoh soal keterbukaan pers di Papua yang dibuka seluas-luasnya oleh Presiden Jokowi belum lama ini tak ada realisasinya. Itu menurutnya, masih sebatas pernyataan dan janji kosong pada rakyat Papua.
“Ketika galang aspirasi di Jayawijaya dan ke Jakarta dia (Presiden) mau bikin apa, nyatanya tidak ada kan? Jadi, jika betul dia datang untuk mau galang aspirasi, salah satu yang kami pesan adalah akses transportasi darat di Pegunungan Tengah Papua.”
“Sebab, sejak Kabupaten Jayawijaya berdiri belum ada akses jalan ke daerah-daerah,” ungkap Mully.
Jika kedatangan Presiden untuk membangun dan mensejahterakan rakyat, Mully menyatakan, buka akses jalan Wamena Jayapura dan sebaliknya Jayapura-Wamena.
Karena lanjut Mully, hal ini adalah salah satu kunci untuk bisa membuka kesejahteraan masyarakat di daerah Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua.
Selain itu, ia berharap, Presiden mengambil kebijakan untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi daerah Pegunungan Tengah Papua yang selama ini mengalami kesulitan.
Sejak delapan kabupaten dimekarkan di Pegunungan Tengah Papua, katanya, belum ada penambahan kuota BBM, sehingga dari 8 kabupaten pemekaran baru ini masih menggunakan kuota BBM Kabupaten Jayawijaya yang akibatnya mengalami kelangkaan BBM hingga berakibat melonjaknya harga Sembako.
“Hal ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat Jayawijaya dan Pegunungan Tengah. Jadi, kita harap bisa menjadi catatan terpenting bagi Presiden selaku pengambil kebijakan negara untuk bagaimana bisa memprioritaskan penambahan kuota BBM.”
“Dan memberikan BBM subsidi bagi 8 kabupaten pemekaran, supaya tidak terjadi kelangkaan lagi,” tutur Mully.
Kenyataan hari ini, kata dia, harga BBM di Jayawijaya sudah tembus Rp100ribu per liter dan kabupaten pemekaran Rp300ribu per liter.
ELISA SEKENYAP
