ArsipPresiden GIDI: Orang Tolikara Tak Pernah Benci Umat Muslim

Presiden GIDI: Orang Tolikara Tak Pernah Benci Umat Muslim

KamisĀ 2015-09-30 13:58:09

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikmbo menyatakan, insiden Tolikara (17/6/2015) bukan karena rasa kebencian warga Tolikara terhadap umat Muslim di Karubaga, ibukota Kabupaten Tolikara.

Berbicara dalam seminar sehari yang diadakan di aula St. Yosep, Padangbulan, Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (30/9/2015) kemarin, Dorman menyampaikan penegasan tersebut untuk menanggapi tudingan berbagai pihak sebagaimana dipublikasikan beberapa media nasional.

“Kejadian di Tolikara itu tidak pernah terjadi karena rasa benci kepada warga Muslim. Itu sama sekali tidak ada,” ujarnya dengan tegas dalam seminar yang diadakan Kelompok Komunitas Realitas Sosial (KKRS) dari Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) “Fajar Timur” Jayapura.

Dikemukakan, orang Papua selama ini hidup damai dengan sesama umat dari agama lain. “Papua bukan daerah konflik, melainkan tanah damai yang patut dijaga oleh semua orang yang hidup di atas negeri kaya raya ini,” ujar Pendeta Dorman.

Ditegaskan, insiden di Tolikara harus dijadikan pelajaran terpenting bagi semua pihak yang turut bertanggungjawab atas peristiwa yang memakan korban dari kedua pihak.

“Saya berharap, kejadian tersebut patut dijadikan satu pengalaman besar bagi umat Tuhan di Tanah Papua untuk wajib menjaga negeri tercinta ini tetap damai,” ujarnya.

Pendeta Dorman juga mengungkapkan adanya setingan pihak tertentu. “Apakah ini terjadi karena kepentingan, politik lokal, ataukah kepentingan politik negara, sampai kasus yang terjadi hanya menguntungkan satu pihak saja,” tandasnya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua, Dr. Toni Wanggai yang hadir sebagai narasumber kedua, mengatakan, masalah terjadi dikarenakan ada gesekan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Waktu kami bertemu dengan Polda, yang mana sedang menyelidiki dua tersangka kasus Tolikara, saya sempat bertanya bahwa mengapa dari pihak GIDI yang diproses saja, sedangkan tidak ada dari pihak Muslim? Supaya ada keadilan di atas tanah ini. Lalu, Polda menjawab bahwa mereka belum punya banyak bukti,” tutur Wanggai.

Lebih lanjut ditegaskan, yang lebih dulu ada di Tanah Papua adalah Agama, bukan Pemerintah. “Jadi, harapan kami agar pemerintah bisa jeli dalam menangani hal tersebut,” ujarnya.

Wanggai juga menyesalkan ketidakhadiran Polda Papua dalam seminar ini. Menurutnya, itu bukti pihak aparat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kasus Tolikara.

“Mesti ada alasan kuat jika tidak bersedia hadir. Kalau begini, ada unsur sengaja menyembunyikan masalah ini dari publik,” katanya.

Narasumber ketiga, Gustaf Kawer, SH, MH, menjelaskan dari segi hukum pihak aparat tidak konsisten pada peraturan perundang-undangan. Sebab, kata dia, tentu sangat mengecewakan ketika aparat kepolisian menyelidiki dan memproses dua tersangka dari GIDI dengan mengganti-ganti pasal.

“Pihak penyidik yang menangani kasus Tolikara menjerat kedua tersangka dengan banyak pasal yang tidak jelas dan menggota-ganti pasal dengan kata lain belum siap menjadi pihak hukum yang independen,” ucap Kawer saat memaparkan materi dari perspektif hukum.

Ia kemudian menyarankan Polda Papua tidak berat sebelah dalam kasus Tolikara. “Ada kesan, sengaja menutup kasus ini, dengan menghindar diri,” tudingnya.

“Saya juga ingin sampaikan kepada media nasional untuk jangan terlalu memprovokasi keadaan menjadi keruh. Saat kejadian itu tidak ada media yang meliput korban tertembak dengan senjata api. Malah bangunan saja yang menjadi fokus media nasional saat itu,” tutur Gustaf.

Seminar sehari ini dihadiri sejumlah akademisi, tokoh agama, mahasiswa se-Kota Jayapura, aktivis LSM, pengurus organisasi mahasiswa Kristen dan organisasi mahasiswa Islam, dan beberapa undangan lainnya.

Editor: Mary

HARUN RUMBARAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Referendum Vanuatu Berupaya Menanamkan Stabilitas Setelah Pemerintahan Terbuka

0
"Vanuatu memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, tetapi ketika referendum berfokus pada penghapusan hak konstitusional seorang anggota Parlemen, apakah kita masih berada di negara demokrasi?" kata seorang pengguna bernama Peserta Anonim di grup Facebook Yumi Tok Tok Stret.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.