ArsipPNWP Minta Negara Bebaskan Aktivis KNPB

PNWP Minta Negara Bebaskan Aktivis KNPB

Kamis 2013-03-21 10:32:15

PAPUAN, Jayapura— Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni, meminta pemerintah Indonesia untuk dapat segeraa membebaskan belasan aktivis KNPB yang ditahan di penjara Wamena, Biak, dan Timika.

“Saya masih menunggu hasil vonis terhadap aktivis KNPB yang ditahan di tahanan Wamena, Jayapura, Timika, dan Biak, saya minta mereka harus dibebaskan," ujar Bucthar, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Cafe Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua, Rabu (20/3/2013) kemarin.

 

Menutur Bucthar, PNWP sebagai lembaga representative politik bangsa Papua Barat bertanggung jawab dan menjamin keamanan di seluruh tanah Papua Barat dengan catatan, ruang demokrasi harus dibuka seluas-luasnya di seluruh tanah Papua.

 

Bucthar juga mendesak Polada Papua agar menghapuskani Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap seluruh aktivis Papua, terutama aktivis KNPB tanpa di sertai bukti hukum yang benar.

Bucthar Tabuni juga mengatakan, ia sebagai Ketua PNWP siap menjamin keamanan bagi masyarakat non Papua, maupun masayrakat Papua pribumi di seluruh tanah Papua barat.

“Dalam proses perjalanan setelah saya buat pernyataan ini, rupanya tidak ditanggapi secara maksimal oleh penyelenggara Negara, khususnya pemerintahan yang ada di tanah Papua, dan saya sangat hargai ini karena disisi lain mulai jalan tetapi tidak maksimal menanggapi pernyataan saya," ujar.

Menurut Buchar, dalam proses penangkapan maupun penahanan terhadap seluruh aktivis KNPB, jelas-jelas tanpa disertai bukti hukum yang kuat untuk dipidanakan.

"Prinsip saya, semua bisa dikomunikasikan, apalagi sy sudah memberikan jaminan keamanan di seluruh tanah Papua, namun sampai sekarang pernyataan saya dianggap sepele," ujar Bucthar, yang mengaku telah mengunjungi Wamena, dan Timika untuk menjengguka para tahanan.

Sekedar diketahui, saat ini ada 6 aktivis KNPB sedang ditahan di Timika, 2 aktivis KNPB di Biak, 9 aktivis KNPB di Wamena dan 6 aktivis KNPB di Jayapura.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Tolak PSN, Sub Suku Moi Sigin Tegaskan Tolak PT FSP Group

0
“Kehadiran PSN akan memperburuk situasi masyarkat adat yang saat ini sedang memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan hutan adat. Sejak tahun 2007, PT Inti Kebun Sejahtera beroperasi, kami masyarakat adat Moi tidak ada yang sejahtera, malah memiliki utang dengan jumlah ratusan hingga miliaran rupiah. Hal itu diakibatkan karena pengelolaan plasma yang buruk dan tidak transparan,” ujar Raymon.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.