ArsipAnggota DPD RI Mengaku Dihambat Perjuangkan Kepentingan OAP di Pusat

Anggota DPD RI Mengaku Dihambat Perjuangkan Kepentingan OAP di Pusat

KamisĀ 2014-08-07 17:04:15

PAPUAN, Jayapura — Semua program Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua yang diajukan kepada pemerintah pusat selalu saja kandas di tengah jalan, padahal usulan tersebut sangat berguna bagi kemajuan Orang Asli Papua (OAP) di kemudian hari.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Herlina Murib, saat memberikan keterangan pers, Kamis (07/8/2014) di Jayapura, Papua.

 

Menurut Herlina, selama ini ia selalu bicara untuk masa depan orang Papua di tingkat pusat, namun program-program yang diajukan selalu diabaikan. 

 

"Seperti mereka tidak peduli dengan orang Papua, karena itu tidak menjawab usulan-usulan kami," kata Murib, yang mengaku kecewa dengan tindakan tersebut.

 

Dikatakan, apa yang selama ini dialami masyarakat Papua dari berbagai aspek dan bidang selalu diteruskan kepada pemerintah, namun selalu saja kandas di tengah jalan. 

 

"Mereka tidan pernah tanggapi secara serius. Ini yang kami sesalkan," katanya.
 

Mantan Anggota DPRD Puncak Jaya ini menambahkan, dari pengamatannya, pemerintah pusat selama ini tidak pernah berpikir untuk memberdayakan orang Papua, terutama dari aspek ekonomi. 

 

Ia juga mengaku pernah beberapa kali memasukan surat ke Kantor Gubernur Provinsi Papua, namun selalu lambat direspon, membuat beberapa program kerjanya terbengkalai. 

 

"Saya juga pernah adu mulut dengan seorang staf di kantor tersebut. Saya kecewa dengan pelayanan di kantor Gubernur, berharap bisa segera diperbaiki," ujarnya.

 

 

MARSELINO TEKEGE

Terkini

Populer Minggu Ini:

Jalur Bintuni-Moskona Barat Rusak Parah, Warga Desak Pemda Segera Perbaiki Jalan

0
SORONG, SUARAPAPUA.com --- Jalur jalan dari kota Bintuni menuju distrik Moskona Barat, kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengalami kerusakan cukup parah. Warga setempat minta...

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.