FPMJ-PTP Terus Kawal Aspirasi Masyarakat Untuk Segera Lakukan Dialog

Selasa 2015-03-17 02:29:15

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jayawijaya terkait penolakan rencana pembangunan Mako Brimob, Forum Peduli Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FPMJ-PTP), Selasa (17/03/2015) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.

“Ya, jadi kami datang untuk mengejek aspirasi yang disampaikan masyarakat beberapa waktu lalu terkait penolakan Mako Brimob di Jayawijaya. Jadi kami hadir untuk pertanyakan bahwa proses ini akan berlanjut sampai kapan, karena kami kawatir tidak dilanjutkan,” kata Juru Bicara (Jubir) FPMJ-PTP, Mulli Wetipo kepada suarapapua.com di halaman Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/3/2015) siang tadi. (Baca: FPMJ-PTP: Bupati Harus Siapkan Kajian Ilmiah untuk Pertanggungjawaban Hadirkan Mako Brimob)

 

“Tetapi kami salut dengan kerja-kerja DPRD Kabupaten Jayawijaya yang sudah turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi,” lanjut Mulli.

 

Selain itu, kata Mulli, pihaknya sedang menunggu kapan akan dilakukan dialog segitiga yang direncanakan DPRD Jayawijaya beberapa waktu lalu. (Baca: Theo Hesegem: Tidak Perlu Lagi Hadirkan Brimob di Jayawijaya!)

 

“Tetapi informasi yang beredar yang akan dihadirkan adalah kepala distrik dan kepala kampung se-Jayawijaya untuk diskusikan aspirasi apa yang mereka dapat dari masyarakat. Menurut saya, yang perlu dihadirkan adalah seluruh masyarakat, bukan para pejabat itu,” tegasnya.

 

Mulli juga menjelaskan bahwa masalah yang ada sekarang bukan ditingkatan para pejabat distrik dan kampung, melainkan di masyarakat. Jadi sekali lagi yang harus dihadirkan adalah masyarakat akar rumput, bukan para pejabat ini. (Baca: Mahasiswa: Kami Tetap Tolak Bangun Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya)

 

Mulli juga menambahkan, penolakan yang dilakukan pihaknya bersama masyarakat selama ini bukan hanya untuk lokasi Molama, tetapi berlaku untuk seluruh Wilayah Pegunungan Tengah Papua. Jadi jika mereka ingin bangun di daerah lain, pihaknya juga akan ada disitu untuk menolaknya.

 

“Jangan berpikir kami menolak hanya untuk lokasi Molama, tetapi sebenarnya berlaku untuk Wilayah Jayawijaya dan keseluruhan bagi Pegunungan Tengah Papua. Sebab tidak bangun di Molama, tetapi bangun di tempat lain, tetap dampaknya kami di Wilayah ini yang kena,” ujarnya. (Baca: Ngotot Bangun Mako Brimob, FMJ-PT: Bupati Jayawijaya Punya Kepentingan Politik)

 

Sementara itu, Ketua Jaringan Advokasi HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem mempertanyakan keterlambatan yang dilakukan DPRD untuk gelar dialog.

 

“Jika mereka sudah turun ke masyarakat mestinya mereka harus buka ruang dialog dengan segera mengundang pihak-pihak yang berkompeten. Jangan tunggu lama-lama seperti ini. Tetapi kami juga beri apresiasi bagi DPRD karena mereka sudah turun ke masyarakat,” ungkap Theo. (Baca: SMPRAS: Wilayah Pembangunan Mako Brimob Adalah Setingan Para Elit Politik)

 

Editor: Mikael Kudiai

 

ELISA SEKENYAP