Minggu 2012-09-30 10:28:00
Menurutnya, hal ini disebabkan karena di dalam Kongres ini masyarakat sipil yang terdiri dari masyarakat adat dari berbagai suku asli di Tanah Papua beserta sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), serta aktivis lingkungan maupun akademisi telah berkumpul dan mendiskusikan berbagai hal mengenai pola pendekatan pembangunan di Tanah Papua yang senantiasa menempatkan masyarakat adat Papua bukan sebagai pemilik tanah ini.
Menurut Warinussy, di lain hal, masyarakat adat senantiasa kalah dalam setiap moment penyelenggaraan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
Ia mencontohkan, salah satu kasus, mega proyek tambang raksasasa Freeport di Tembagapura ataupun gas alam cair di proyek Tangguh di kawasan Teluk Bintuni.
Juga dalam berbagai kegiatan industri ekstraktif dan eksploitasi hutan dan sumber daya alam laut dan perairan di Tanah ini.
Ia mengajak masyarakat Papua untuk mempunyai satu tekad bersama, juga menyatakan bahwa masyarakat dari Sorong sampai Samaray yang hadir dalam pertemuan tersebut telah mencapai sejumlah kesepakatan penting.
“Pada pokoknya mendesak agar apapaun kegiatan pembangunan yang dilangsungkan atas prakarsa pemerintah maupun investor yang akan masuk dan mengelola sumber daya alam dan hutan serta tanah dan laut di wilayah adat orang asli Papua harus senantiasa dimulai dengan menempatkan mereka Orang Asli Papua pada posisi sebagai Pemilik dahulu,†ujarnya.
Sehingga, katanya, mereka dapat dihargai dan dapat ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan itu sendiri.
Warinussy menambahkan, keinginan luhur masyarakat adat dan organisasi sipil tersebut adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secatra nasional seperti Undang Undang Dasar 1945 maupun Undang Undang Nomor 39 temntang Hak Asasi Manusia serta instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia maupun Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Bangsa Pribumi di Negara-negara Merdeka.
OKTOVIANUS POGAU
