Rabu 2015-09-09 00:51:40
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — “Stop tembak sembarang. Senjata itu bukan untuk tembak-tembak Orang Asli Papua (OAP) tanpa kesalahan yang mereka lakukan.â€
Demikian ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa menanggapi peristiwa berdarah di kawasan Gereja Katolik Koperapoka, Timika, Papua, yang menewaskan dua warga sipil dan beberapa lainnya luka-luka, Jumat (28/8/2015) dini hari. (Baca: Anggota TNI Tembak Mati Dua Pemuda Gereja Katolik di Timika).
“Setiap anggota TNI maupun Polri di Tanah Papua jangan salah gunakan senjata. Alat negara itu bukan untuk bunuh-bunuh OAP. Harus tahu, bahwa kalian ditugaskan untuk menjaga keamanan negara dan melindungi setiap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.
Selain peristiwa Paniai berdarah di Enarotali (8/12/2014), kasus Ugapuga-Dogiyai, Tolikara dan pelanggaran HAM lainnya, ia juga mendesak proses hukum terhadap pelaku penembakan yang menewaskan Emanuel Mairimau (23) dan Yulianus Okoare (18) serta empat orang lainnya dirawat di rumah sakit.
“Sudah banyak kasus pelanggaran HAM di Tanah. Termasuk yang di Timika itu harus diproses dan hasilnya harus diketahui publik, tidak bisa secara diam-diam, apalagi tidak ada hukuman bagi para pelaku. Kami tidak butuh hanya bicara saja, tetapi harus ada bukti proses hukum,” ujar Kadepa.
Menurut dia, proses hukum sebagaimana diungkapkan Pangdam dan Polda Papua wajib diikuti oleh semua komponen yang ada di Tanah Papua. “Kita semua akan ikuti proses hukumnya.”
Ia mengatakan, fakta selama ini banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang tak pernah diungkap negara.
Uskup Timika, Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil, Pr juga mengecam peristiwa berdarah yang menimpa umatnya di Koperapoka. (Baca: Uskup Timika Kecam Penembakan Dua Pemuda Gereja di Timika).
Uskup menghendaki kasus tersebut harus diserahkan ke proses hukum untuk adili pelaku.
Kata Uskup Saklil, penembakan terjadi saat warga Kamoro sedang merayakan syukuran atas wisudanya seorang putra Kamoro menyelesaikan pendidikan doktoral.
Terpisah, ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Mee-Pago, Oktovianus Pekei menilai penembakan tersebut menunjukkan realita kekerasan senjata terhadap warga sipil di Tanah Papua selama ini.
“Selama ini di Papua, senjata dipakai untuk menembak warga sipil yang nota bene Orang Asli Papua. Ini berbeda dengan kenyataan di beberapa pulau lain di Indonesia, jarang terjadi kekerasan dengan menggunakan senjata,” tutur Pekei.
Lebih lanjut dikemukakan, “Seharusnya negara melalui aparat keamanan yang sedang bertugas di Tanah Papua wajib untuk mampu menjalankan perannya sebagai pelindung bagi setiap warga negara yang hidup di Tanah Papua serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang berujung menghilangkan nyawa warga asli Papua.”
Ketua DAW juga mempertanyakan, apa perbedaan antara orang Papua dengan orang-orang di pulau lain yang nota bene sama-sama warga negara Indonesia?.
“Seharusnya semua orang diperlakukan dengan cara yang sama. Tetapi fakta selama ini, alat negara (senjata) digunakan oleh aparat keamanan untuk menembak orang Papua,” ujarnya.
Dari Jakarta, Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai menyatakan sangat menyayangkan tindakan oknum tentara menembak dua warga sipil dan melukai beberapa orang di Koperapoka, Timika.
“Dari kejadian di Timika ini aparat keamanan menunjukkan kepada publik bahwa pendekatan militeristik ternyata masih diberlakukan di Tanah Papua,” ujar Pigai.
Seharusnya, tegas dia, pertumpahan darah warga sipil tak boleh terjadi, apalagi Presiden Jokowi pernah bilang tidak akan ada kasus-kasus kekerasan dan penembakan.
Tim Komnas HAM, kata Natalius, ke Timika untuk investigasi kasus penembakan tersebut.
Desakan agar segera selidiki, disampaikan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) wilayah Indonesia Timur, beberapa jam pascakejadian.
“Mendorong dan mendukung Komnas HAM, LSM, Mahasiswa, DPRP, MRP membentuk Tim Independen Pencari Fakta (TIPF),” poin kedua pernyataan sikap DPW AMPTPI yang dibacakan ketuanya Natan Naftali Tebai di Jayapura, Jumat (28/8/2015) siang.
AMPTPI juga menyatakan mengutuk tindakan oknum pelaku yang turut memperpanjang daftar kasus penembakan terhadap OAP. “Kami sangat mengutuk keras kepada pelaku penembakan terhadap 2 Orang Muda Katolik (OMK) Gereja Katolik Koperapoka, Keuskupan Timika, yang terjadi dini hari tadi.”
Tuntutan lain dari AMPTPI, pihak TNI (Pangdam) segera adili dan pecat pelaku penembakan (Serka Makher dan Sertu Ashar) yang merupakan anggota Kodim 1710 Timika. Selain itu, institusi Militer segera meminta maaf pada keluarga korban.
“Pihak Militer segera membedah diri dan mengubah pendekatan secara martabat kemanusiaan, tidak brutal, tidak kriminal dan menembak masyarakat secara sembarang tanpa ada dasar hukum yang jelas,” tegasnya.
MARY
