Kamis 2015-09-17 11:05:57
MANOKWARI, SUARAPAPUA.com — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy menegaskan, dialog Papua-Indonesia bisa lebih dulu dimulai lewat Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesia Spearhead Group (MSG).
“Dialog Papua-Indonesia yang merupakan keinginan luhur rakyat Papua dan terus-menerus didorong oleh Jaringan Damai Papua (JDP) bisa lebih dulu dimulai oleh PIF dan MSG,” kata Warinussy, dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Kamis (13/9/2015).
Menurut Warinuss, sejalan dengan diterimanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota peninjau (observer member) di Kelompok Ujung Tombak Persaudaraan Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG), maka dialog perlu ikut didorong.
Lanjut Warinussy, dalam perkembangan pasca MSG Summit, Juni 2015 yang lalu, semakin jelas ditegaskan oleh para Pemimpin Negara-negara anggota MSG bahwa pihaknya menerima ULMWP sebagai observer member maupun menerima Indonesia yang diwakili 5 provinsi Melanesia-Indonesia (Melindo) sebagai associate member.
“Tujuannya keduanya diterima agar kedua pihak (Indonesia dan ULMWP) bisa duduk dan berbicara (dialog) guna menyelesaikan konflik dan persoalan di Tanah Papua selama ini,” kata Warinussy.
Menurut pengacara HAM senior ini, dialog Papua-Indonesia ke depan diharapkan dapat difasilitasi pula oleh Ketua MSG dan para pemimpin negara-negara anggota MSG, sehingga Dialog Papua-Indonesia sudah bukan saja menjadi urusan internal Indonesia, tetapi ikut menjadi keperdulian dan urusan regional bahkan internasional.
“Karena ULMWP dan Indonesia sudah diterima sebagai bagian dari negara-negara MSG Juni 2015 yang lalu,” ujarnya.
Menurut Warinussy, JDP ke depan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, yang senantiasa setia mengkomunikasikan tentang pentingnya jalan damai melalui dialog.
“Ini penting guna membahas dan mencari penyelesaian terhadap berbagai masalah dan konflik sosial-politik di Tanah Papua yang sudah terjadi lebih dari 50 tahun ini,” tegas Warinussy.
Warinussy juga berharap, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan JDP dan juga para pemimpin negara-negara MSG dalam merancang pola, sistem, mekanisme, format dan prosedur penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia kelak.
“Sedangkan rakyat Papua sendiri di pihak lain sudah harus menyiapkan format dan materi yang hendak dibahas dan dicari jalan penyelesaiannya, beserta tawaran solusi pada dialog tersebut yang kini telah menjadi keperdulian dan isu di tingkat regional di MSG dan juga PIF pada awal September 2015 ini.”
“Menurut saya, langkah progresif yang telah didorong selama ini oleh JDP dalam mendorong upaya menjadikan Papua Tanah Damai kini dan ke depan bakal menjadi urusan regional di kalangan negara-negara MSG dan PIF, bahkan menjadi urusan internasional yang sulit dihalangi oleh Pemerintah Indonesia,” tutup Warinussy.
OKTOVIANUS POGAU
