Arsip1 Mei KNPB Akan Tetap Demo

1 Mei KNPB Akan Tetap Demo

Sabtu 2012-04-28 10:57:15

Hal ini ditegaskan ketua I KNPB, Mako Tabuni dan Juru bicara nasional KNPB, Jeffry Tabuni ketika memberikan keterangan pers, di Café Prima Garde, Sabtu (28/4)  siang tadi.

“Kami tidak pernah bikin masalah dengan Polda, lalu kenapa mereka mengelurkan pernyataan untuk tidak memberikan izin kepada KNPB untuk demo. Pernyataan Kapolda sangat keliru sekali,” tegas Jefry.

Lebih lucunya, lanjut Jerfy, bahwa, Kapolda tidak memberikan izin karena KNPB tidak terdaftar dan tidak mau mendaftar lembaganya  di Kesbangpol.

“Padahal KNPB tidak pernah mengakui keberadaan NKRI di atas tanah Papua dan ideology KNPB sangat bertentangan dengan NKRI,” tambah Jeffy yang di dampingi Mako.

Karena itu, pada tanggal 1 Mei mendatang, KNPB akan tetap melakukan aksi meskipun tidak diberikan izin, karena UU Indonesia menjamin untuk bebas berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Sementara itu, ketua I KNPB, Mako Tabuni menilai pernyataan Kapolda sangat tidak wajar di sampaikan, sebab tidak punya dasar hokum yang kuat.

“Pernyataan tersebut mengada-ada, serta melanggar aturan dan UU negara Indonesia yang mengatur kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka,” katanya.

Mako juga meminta Kapolda untuk mempelajari hokum dengan baik, sebab telah memberikan pernyataan yang kontra dengan aturan dan undang-undang sendiri.

Tiap tanggal 1 Mei  rakyat Papua Barat selalu memperingatinya sebagai hari aneksasi wilayah Papua Barat ke dalam Negara Indonesia secara paksa melalui operasi militer, disertai pembunuhan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

 
ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Partai-Partai Oposisi Kepulauan Solomon Berlomba Bergabung Membentuk Pemerintahan

0
"Kelompok kami menanggapi tangisan dan keinginan rakyat kami untuk merebut kembali Kepulauan Solomon dan mengembalikan kepercayaan pada kepemimpinan dan pemerintahan negara kami," kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.