Senin 2015-08-17 01:56:45
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Beberapa warga Papua, baik aktivis, politisi, mahasiswa, jurnalis, dan termasuk pengurus Dewan Adat Papua (DAP) memberikan tanggapannya terkait makna Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-70 bagi warga Papua di Tanah Papua.
Ada yang optimis Papua akan lebih baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di usia yang ke-70 tahun, namun ada juga yang pesimis, dan meragukan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun Tanah Papua yang lebih bermartabat dan damai.
Eveerth Joumilena, Pemimpin Redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Salam Papua di Timika, Papua, mengatakan, makna perayaan HUT RI di tanah Papua perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap berbagai bidang kehidupan Orang Asli Papua (OAP).
“Sebab realita hari ini, masyarakat Papua belum menikmati amanat Otonomi Khusus, tiga diantaranya keberpihakan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan, sampai saat ini belum berjalan baik,” tegas Eveerth.
Menurut Eveerth, walaupun ada upaya dari pemerintah daerah, namun belum begitu maksimal berjalan sejak UU Otsus diamanatkan.
“Pemerintah Indonesia juga harus evaluasi kembali kebijakan negara atas Papua, terutama menghargai keberagaman suku budaya dan agama, sehingga pendekatan disesuaikan dengan cara orang Papua,” ujarnya.
Diharapkan, amanat UU Otsus juga dilaksanakan secara baik dan konsisten, agar rakyat Papua dapat menikmati pendidikan dan kesehatan gratis, bukan hanya teori diatas kertas.
“Program yang masih gagal harus dievaluasi, dan diperbaiki. Pemerintah membutuhkan rakyat, tetapi jangan hanya jadikan rakyat sebagai objek pembangunan, melainkan harus jadi subjek pembangunan,” tegasnya.
Menurut Eveerth yang juga kontributor Tabloid Jubi di Timika ini, dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi, tanggal 14 Agustus 2015, dikatakan, pemerintah akan membangun Papua dengan hati, termasuk ingin berikan perhatian khusus kepada Papua.
“Saat ini orang Papua sudah bosan dengan retorika, karena itu harus ada komitmen dan kemauan politik pemerintah pusat untuk membangun Papua. Masyarakat harus dibuat merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya,” tegas Eveerth.
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda dari Kabupaten Deiyai, Papua, Yance Mote menegaskan, dalam usia Indonesia yang ke-70 tahun, seharusnya sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi.
“Perlu diingat bahwa indikator dari sebuah Negara demokrasi adalah menghargai kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk tidak cap orang Papua sebagai separatis atau makar,” kata Mote.
Menurut Mote, jika Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka, maka harus menghargai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) orang Papua.
“Salah satunya rakyat harus dibuat mandiri secara ekonomi, Negara tidak terjajah oleh para kapital, dan yang paling penting pemberian wewenang dan penghargaan kepada masyarakat hukum adat di Tanah Papua,” katanya.
Mote yang juga salah satu pengusaha muda Papua ini pesimis Indonesia akan lebih baik, jika dalam usia 70 tahun Indonesia merdeka, penegakan hukum HAM dan HAM, termasuk hak demokrasi orang Papua tidak dihargai sepenuhnya.
Sementara itu, Melianus Duwitau, aktivis Forum Independen Mahasiswa (FIM) di Jayapura, Papua, menegaskan, tak ada makna yang cukup berarti dalam perayaan HUT RI yang ke-70 tahun di Tanah Papua.
“Orang Papua memahami arti kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah simbol belaka, karena Papua memang bukan bagian dari Indonesia, dan sampai saat ini orang Papua tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia, dan belum pernah berjuang untuk sebuah Negara yang bernama Indonesia.”
“Orang Papua sama sekali tidak memiliki nasionalisme Indonesia. Kalaupun anda lihat banyak simbol bendera Merah-Putih di jalan-jalan, rumah, sekolah, dan kampus-kampus, itu hanya manipulasi dan retorika Negara untuk menunjukan kebodohan dalam meng-Indonesia-kan Papua,” tegas Duwitau.
Duwitau berharap, dalam HUT RI yang ke-70 tahun, Indonesia bisa menjadi Negara yang baik, dengan mengurangi tingkat kemiskinan warganya, memperbaiki ekonomi, serta menjaga wibawa dan citra di mata dunia Internasional agar tidak menjadi Negara khayalan.
“Kalau kami orang Papua dari dulu berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri, terutama melalui proses referendum untuk menuju sebuah kemerdekaan politik yang sudah lama diimipikan seluruh rakyat Papua. Indonesia sebaiknya tak sibuk dengan Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Papua Solidarity (Napas), Zelly Ariane menegaskan, 70 tahun Indonesia merdeka, 52th ia telah merampok kemerdekaan di Papua.
“Mari menilai kembali ke-Indonesia-an kita yang sejak 1965-1966 hingga 1998 dipelihara melalui rasa takut, anti perbedaan, anti-ideologi, militerisme, anti separatisme, bahkan anti-politik.”
“Papua adalah Bintang Kejora di ujung Timur yang justru akan mengubah perspektif kita atas bangsa Indonesia yang kita kenal melalui versi Orde Baru,” ujar Zelly. (SELESAI)
OKTOVIANUS POGAU
