ArsipMahasiswa Nduga Se-Indonesia Mempertanyakan Dana Tugas Akhir Dan Pemondokan

Mahasiswa Nduga Se-Indonesia Mempertanyakan Dana Tugas Akhir Dan Pemondokan

Jumat 2014-08-08 19:03:30

PAPUAN, Semarang — Pemerintah Daerah Kabupaten Ndugama membisu dibalik penderitaan mahasiswa asal Nduga di seluruh Indonesia. Lantaran belum ada informasi mengenai dana yang dianggarkan untuk kapan dibagikan

“Bantuan tugas akhir dan pemondokan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ndugama pada periode 2014. hingga kini, dana tersebut belum jelas.” Kata Otiz Tabuni kepada suarapapua.com melalui telepon, Jumat (8/08/2014).

 

 

“Tidak ada yang mau bertanggungjawab atas dana tersebut, saling melemparkan, sehingga mahasiswa menilai pemerintah akan mengelapkan dana tersebut.” Ujar Tabuni

 

 

Lanjut mahasiswa Unika Jurusan Hukum ini, tidak tau siapa sebenarnya aktor utama dibalik pengelapan dana tersebut. Sehingga nasib mahasiswa Nduga Se-Indonesia tidak jelas. Ungapnya.

 

 

Dengan tidak jelasnya dana yang dilontarkan, kata Tabuni, diprediksi tidak sedikit mahasiswa Nduga Se-Indonesia akan putus kuliah dan terlantar tempat tinggal. Tutur Mahasiswa asal Nduga ini.

 

 

Menurut Tabuni, akibat dari penggelapan dana tersebut, 16 kontrakan yang ada di beberapa kota study sudah tutup, sehingga ratusan mahasiswa terlantar.

 

 

Dia meminta kepada mahasiswa Nduga Se-Indonesia, segera merapatkan barisan untuk membawa ke jalur hukum karena ini, berkaitan pengelapan dana.

 

 

Sekedar diketehui, Pemerintah Daerah Kabupaten Ndugama mengganggarkan dana tugas akhir dan pemondokan sekitar Rp 25 miliar rupiah.

 

 

Tabuni berharap, seluruh mahasiswa Nduga kosisten dan bersatu untuk menyelesaikan masalah ini.

 

 

Marselino Tekege

 

 

 

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.