ArsipPemprov Bentuk Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara

Pemprov Bentuk Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara

Sabtu 2012-09-08 10:35:15

Modouw mengatakan, pada tanggal 21 September mendatang Gubernur akan membentuk gerakan percepatan pemberantasan buta aksara di provinsi Papua.

“Aksi ini sudah disiapkan dan digarap bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota sebagai suatau gerakan besar untuk memberantas buta aksara di seluruh tanah Papua,” ujar Modouw.

Menurut Modouw, dari temuan statistik, diharapkan bahwa kepedulian dari kelompok-kelompok penyelenggara di lapisan paling bawah dalam kelompok-kelompok belajar ini bisa berjalan efektif dan pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada mereka.

Disebutkan juga, dana untuk mendukung kegaitan tersebut berjumlah 10 milyar untuk seluruh kabupaten kota di seluruh provinsi Papua, melalui lembaga-lembaga penyelenggara buta aksara, baik itu melaui TKBM, gereja, dan kelompok-kelompok yang aktif membina buta aksara.

Hanya saja, lanjut Modouw,  yang dikwatirkan adalah kelompok-kelompok ini hanya melihat duitnya saja, tanpa menyelenggarakan program, oleh karenanya ia  meminta kepedulian dari semua pihak yang ada untuk mengatasi buta aksara dengan serius.

“Dukungan dalam bentuk uang yang kami berikan itu untuk dapat membantu mereka demi memberantas buta aksara, jangan sampai terbuang sia-sia dananya," katanya.

Disampaikan juga, Pemprov menargetkan untuk seluruh tanah Papua, pada tahun 2015  Papua harus bebas dari buta aksara, dan pada tahun 2013 dicanangkan untuk jumlah yang harus dituntaskan mencapai 60.000 orang, dan ini angka yang cukup besar untuk kita kejar dari data statistik 900.000 orang.

“Serta untuk tahun berikutnya, kita targetkan untuk menambah jumlah yang harus dituntaskan mencapai 100.000 orang dan seterusnya mengikuti perkembangan dari tahun sebelumnya hingga angka 900.000 itu tercapai, jadi 9 tahun atau 10 tahun kedepan kita bisa tuntaskan angka dari statistik itu," ujar lelaki asal Jayapura ini.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.