Dialog Kesejahteraan atau Politik? Menanggapi Komentar Menkopolhukam

306

Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purditjatno, seusai menghadiri Kongres Pemuda/KNPI ke XIV di GOR Cenderawasih, kota Jayapura, Kamis (26/2/2015), menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan memfasilitasi dialog Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua, karena 1) itu merupakan komitmen Presiden, Jokowi. 2) karena dialog akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua[1].

*Oleh: Naftali Edoway

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan berbagai pendekatan terhadap masyarakat Papua yang juga adalah bagian dari NKRI.

Menyangkut adanya masyarakat yang ingin Papua Merdeka, ia menyampaikan bahwa itu akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan serta pendekatan secara keamanan.

Soal adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM), beliau menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan negara termasuk Papua, sehingga segala upaya yang merongrong kedaulatan NKRI akan ditindak tegas termasuk berbagai upaya yang dilakukan OPM.

Ketika ia ditanya soal kasus penembakan di Paniai, ia menyampaikan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan dan sudah diproses oleh TNI, Polri dan tim independen yang telah dibentuk. Hasilnya akan diumumkan atau disampaikan ke publik.

***

Kita sepakat dengan komitmen Presiden untuk dialog dengan Papua, tapi apakah dialog itu akan memberikan dampak positif bagi Papua seperti komentar Pak Tedjo itu?

Bagi saya, akan adanya dampak positif itu tergantung model dan bentuk serta materi dari dialog itu sendiri. Jakarta barangkali berpikir dialog hanya soal kesejahteraan dan pembangunan, namun orang Papua berpikir dialog yang menyeluruh dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.

Dua pemahaman yang berbeda ini serta materi dan modelnya mesti disepakati bersama terlebih dahulu, sebelum dialog itu digelar. Maksudnya agar kedepannya konflik antara Jakarta-Papua ini dapat diselesaikan secara menyeluruh dan bermartabat.

Soal menghilangkan keinginan Papua Merdeka yang mengental dalam diri orang Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan serta keamanan yang disampaikan Tedjo itu justru tidak akan menyelesaikan masalah. Orang Papua telah lama kehilangan kepercayaan terhadap Jakarta, sehingga kebijakan apapun tidak akan ada restu dan tidak akan membunuh rasa nasionalisme mereka yang telah tumbuh bersama kekerasan negara selama ini. Yang dibutuhkan orang Papua saat ini adalah bisa hidup dengan damai, bebas dari tekanan militer, bebas dari teror dan stigma, bebas dari kebijakan yang bias pendatang, dll; dan lebih dari itu Papua Merdeka itu.

Menyangkut Kasus Paniai, sampai saat ini para korban dan keluarga sedang menunggu hasil investigasi dari lembaga TNI, Polri dan Komnas HAM. Secara hukum memang perlu ada bukti-bukti untuk mengungkap kasus ini. Tapi, proses pembuktian yang terlalu lama ini memunculkan pertanyaan bagi para korban, bukankah peristiwa itu terjadi di depan khalayak ramai?

Jangan-jangan ada upaya rekayasa untuk menghilangkan bukti dan saksi? Semoga kasus ini tidak dipetieskan lagi.

 

____________
Daftar bacaan: [1] Cenderawasih Pos, edisi Jumat 27 Februari 2015, hal. 1

 

*Penulis adalah pemerhati sosial dan politik, tinggal di Jayapura, Papua

SHARE