Menlu RI Sebut Otsus Kunci Kesejahteraan, Ini Tanggapan Benny Wenda

Senin 2014-12-01 23:48:00

LONDON, SUARAPAPUA.com– Mentri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pendekatan kesejahteraan dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua itulah yang akan ditonjolkan dalam membangun Papua.

Seperti yang dilansir dari bbc.co.uk, Marsudi berharap untuk membangun Papua dengan menjalankan Otsus yang sudah berjalan lama dan konsep presiden dengan pembangunan tol laut menjadi target pemerintahan baru untuk membangun Papua.

 

Tetapi Pemimpin Diplomasi Papua Merdeka, Benny Wenda mengatakan, Otsus tidak bisa diterapkan di atas tulang belulang Orang Papua. Juga Otsus tidak akan pernah mengubah rakyat Papua dan itu tidak akan terjadi.

 

“Saya pikir otonomi khusus tidak bisa membangun di atas tulang belulang. Otonomi khusus tidak pernah mengubah rakyat Papua dan tidak pernah memberikan dampak yang baik karena keterlibatan Indonesia punya militer langsung, sehingga itu tidak akan pernah terjadi,” ujar Benny Wenda.

 

Menurutnya, kenapa 30 tahun yang lalu tidak dikasih Otsus? Setelah orang Papua sadar dan menuntut kemerdekaan, baru dikasih RUU Otsus yang kedua untuk Papua. Jadi, Otsus tidak ada arti bagi bangsa Papua.

 

Dia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya memberikan janji-janji yang tidak diinginkan rakyat Papua, seperti transmigrasi dan pemekaran yang akan berdampak pada kehancuran bagi rakyat Papua.

 

“Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang moderat.”

 

“Tapi yang lain saya tidak percaya. Mungkin Habibie karena Habibie bisa memberikan kelonggaran sedikit untuk rakyat Timor Leste. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo, saya pikir itu janji belaka,” kata Wenda.

 

“Karena apa, mengangkat menteri transmigrasi dan pembangunan pedesaan, dia juga mau kirim migrant (transmigran) ke Papua. Jadi itu janji-janji omong kosong. Saya sendiri tidak percaya, mungkin rakyat Papua, tapi saya tidak percaya,” ujar Wenda.

 

Wenda juga menjelaskan kepada wartawan BBC terkait diplomasi yang ia lakukan, dan klaim Indonesia ata wilayah teritorial West Papua sejak 1969 hingga saat ini, memasuki tahun ke-53. 

 

“Ya itu saya pikir itu klaim Indonesia bahwa Papua bagian dari Indonesia, tetapi kami rakyat Papua dan bangsa Papua tidak mengakui klaim Indonesia karena menurut hukum internasional tidak terjadi seperti one man one vote (satu orang satu suara).”

 

“Karena setelah New York Agreement (Perjanjian New York) 17 Agustus 1962 itu tidak terjadi sesuai dengan kesepakatan antara Indonesia, Belanda dan PBB,” kata pria suku Lany yang telah menetap 13 tahun di Inggris ini.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

MIKAEL KUDIAI