Pimpinan Gereja di Papua Desak Presiden Jokowi Bentuk KPP HAM

Senin 2015-03-16 02:13:00

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sejumlah pimpinan Gereja yang tergabung dalam Forum Oikumens Gereja-Gereja Papua, mendesak Presiden Jokowi, untuk segera membentuk tim KPP HAM untuk kasus penembakan lima warga sipil di Paniai yang terjadi pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014 lalu.

Hal tersebut disampaikan pada saat jumpa pers di Kantor Sinode Kingmi, Jayapura, Papua, Minggu (16/3/2015) siang.

 

“Ya, sebelum Jokowi ke Papua, kami pihak Gereja minta supaya kasus penembakan lima orang siswa di Paniai dan kasus pelanggaran HAM di Papua segera dituntaskan,” ujar Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) Pdt. Socratez Sofyan Yoman. (Baca: Pasca Penembakan Lima Warga Sipil, Warga Paniai Masih Trauma)

 

Yoman juga mengatakan, hingga mamasuki bulan keempat penembakan terhadap para pelajar di Kabupaten Paniai belum juga ada tanda-tanda siapa pelaku penembakan dan tidak memberikan titik terang bagi keluarga korban.

 

Dikemukakan, jika kita simak laporan terakhir Polda Papua dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Sekertaris Komnas HAM Papua pada tanggal 5 Maret 2015 lalu di Restoran Rumah Laut Jayapura, terkesan kualitasnya rendah. (Baca: Warinussy: Penembakan di Paniai, Komnas HAM Punya Wewenang Penuh)

 

"Karena laporan Polda tersebut berusaha melindungi anggotanya yang telah melakukan penembakan. Berusaha untuk untuk memecah kasus yang utuh itu yaitu penembakan brutal ini menjadi kasus-kasus yang berdiri sendiri. Maka kasus Paniai susah menemukan pelaku penembakannya," tutur Yoman.

 

Menurutnya, penyidik terkesan tidak membicarakan subtansi tuntutan yaitu mengenai lima orang korban. Penyelidikannya tidak netral dan pro kepada Intitusi tertentu dan telah menggiring kasus pelanggaran HAM berat menjadi kasus kriminal biasa.

 

“Kalau mereka pelakunya, maka penyidiknya tidak boleh menjadi penyidik. Karena itu sudah salah aturan dan memihak ke salah satu pihak saja,” tegasnya. (Baca: Penembakan di Paniai, Masyarakat Sipil Desak Komnas HAM Bentuk KPP-HAM)

 

Di kesempatan yang sama, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, mengatakan, aparat TNI/Polri terkesan diam dan seakan-akan mereka tidak terlibat dalam penembakan yang terjadi. Aparat juga terkesan saling menuding secara diam-diam.

 

Sampai saat ini, lanjut Giay, mempertanyakan Pos Markas TNI AU yang belum bisa memastikan dua orang yang ditempatkan di atas Tower Menara Bandara Enarotali. (Baca: Sebut Penembakan di Paniai Sabotase Kunjungan Jokowi; Ini Tanggapan DAP Paniai)

 

"Saya pikir Tower itu pas di depan markas, masa mereka tidak bisa tau siapa orang yang di atas Tower. Sampai saat ini juga masyarakat masih menunggu hasil kerja pihak-pihak yang berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku penembakan. Saat ini kami merasa kematian dan kehancuran sedang merasuki benak, pikiran, hati dan batin kami," tutur Giay.

 

“Saat ini juga malaikat kematian sedang bergerak membunuh dan membinasakan di tanah kami. Bahkan dalam kenyataan, kedua lembaga menjadi alat dari malaikat maut yang sedang menghabisi Papua,” lanjut Giay.

 

Ia mengungkapkan, "Kami pihak gereja sudah lama berhadapan dengan kekerasan yang terus menerus terjadi. Dari tahun ke tahun memandang perkembangan di atas sebagai upaya aparat untuk menghadirkan dan melindungi sasaran untuk mengubur pembantaiaan ini yang telah dilakukan oleh aparat TNI/Polri di Paniai supaya bisa lanjut dengan peristiwa kekerasan lainnya." (Baca: Yusak Pakage: Penembakan di Paniai Ada Unsur Genosida)

 

Selain itu, Presiden Gereja Injili di Indonesia, Pdt. Dorman Wandikmbo, berharap Presiden Jokowi untuk segera membentuk KPP HAM sebelum kunjungannya ke Papua. Dan menunjuk salah seorang petinggi Negara setingkat Menteri untuk mengurus persoalan konflik Papua-Jakarta lewat dialog damai yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan di tempat yang netral.

 

Dorman juga menghimbau agar seluruh masyarakat Papua tenang dan tidak membeli senjata kepada Aparat TNI/Polri yang tidak bertanggung jawab sejak September 2014. (Baca: Ini Pernyataan Sikap PIK: Jokowi Segera Membentuk KPP Terkait Penembakan di Paniai)

 

Editor: Mikael Kudiai

 

MIKHA GOBAY