Kejati Papua Diminta Periksa Bupati Jayawijaya terkait Beras Raskin dan Ijasah Palsu

Sabtu 2014-11-08 19:25:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (FPPMJ), Yulianus Mabel didampingi Hana Mabel, koordinator FPPMJ se-Jabodetabek, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua memeriksa, dan menangkap Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, terkait korupsi beras Rakyak Miskin (Raskin) dan Ijazah Palsu.

"Kami akan terus mengawal hingga kasus ini diungkap. Kenapa Kejati Papua takut memeriksa dan menangkap Bupati Wempi Wetipo yang terbukti melakukan korupsi, dan memalsukan ijazah," tegas Yulianus, saat menggelar jumpa pers di Café Prima Garden, Abepura, Papua, Kamis (6/11/2014) siang. 

 

Dugaan penyalahgunaan Raskin di Jayawijaya, kata Yulianus, sedang ditangani oleh Kejati Papua, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan diungkap secara terang-benderang.

 

Kata dia, mahasiswa juga menyesalkan pemeriksaan Polda Papua terkait pemalsuan ijazah yang dilakukan Bupati Wetipo, namun hingga saat ini pemeriksaannya masih jalan di tempat.

 

"Kami menilai aparat kepolisian dan kejaksaan tinggi dalam menangani sejumlah kasus korupsi di Papua sangat tidak profesional, dan tebang pilih," tegasnya.

 

Hana Mabel menambahkan, kasus perjalanan para pejabat di Dinas Parawisata Jayawijaya bersama Bupati ke Jerman juga terindikasi masalah, dan terjadi korupsi besar-besaran, karena itu perlu segera ditindaklanjuti.

 

"Beberapa kasus yang disebutkan ini adalah kejahatan oknum pejabat yang dengan sengaja membuat agar rakyatnya mati kelaparan, lagi pula mengakibatkan kerugian negara cukup besar."

 

“Dengan sejumlah pelanggaran seperti ini, menurut penilaian masyarakat kecil hukum di negara ini hanya berlaku bagi rakyat kecil, sedangkan pejabat yang melakukan kejahatan melawan hukum selalu dilindungi,” ujar Hana.

 

Ditegaskan, jika proses hukum terhadap beberapa oknum yang disebutkan dalam kasus-kasus tersebut tidak segera diproses, maka mahasiswa ancam akan kembali menduduki Kejati Papua.

 

"Kejati harus bekerja secara profesional, dan tidak main tebang pilih. Jangan masyarakat kecil ditangkap, tapi pejabat dibiarkan, ini sangat tidak adil," tegasnya lagi. 

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

AGUS PABIKA