ArsipKonflik di Timika: Kedua Belah Pihak Sepakat Berdamai

Konflik di Timika: Kedua Belah Pihak Sepakat Berdamai

Selasa 2014-05-27 13:41:15

PAPUAN, Jayapura — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw menegaskan, kedua belah pihak yang berkonflik di Timika, Papua, sudah sepakat untuk mengakhiri perang, dan berdamai.

"Kemarin bapak Gubernur, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Ketua DPRP, Ketua MRP, dan 10 bupati dari wilayah pegunungan tengah telah bertemu dan berbicara dengan kedua belah pihak. Mereka sudah sepakat untuk berdamai, dan akhiri konflik," ujarnya kepada wartawan, di Abepura, Papua, Selasa (27/5/2014).

Kata Waterpauw, awanya kedua belah pihak, yakni suku Moni dan Suku Dani dalam posisi yang belum siap untuk berdamai, namun setelah dibicarakan bersama Gubernur dan rombongan, sedikit demi sedikit sudah ada kejelasan untuk berdamai.

Menurut Waterpauw, memang dalam tradisi perang antar suku, jika belum ada keseimbangan korban, maka perang akan terus dilanjutkan sampai mencapai jumlah yang sama, dan hal itu yang menjadi kendala bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikannya.

"Perhatian pemerintah dalam bentuk uang bukan untuk bayar kepala, kita bicara tidak dalam konteks itu, tapi bentuknya kompensasi. Kita ingin mereka akhiri perang. Kalau ada masalah, seharusnya bisa di komunikasi dengan cara-cara yang lain," tegasnya.

Yang menjadi perhatian serius pemerintah, lanjut Waterpauw, juga soal tuntutan dari masyarakat Moni soal patok atau hak ulayat mereka yang berada di sekitar kali pindah-pindah.

"Mereka katakan, tempat itu dulu keturunan mereka yang komunikasi pertama kali dengan suku Kamoro, saya pikir silakan saja berpendapat demikian."

"Pakar antropologi dari Universitas Cenderawasih juga telah di undang oleh Gubernur untuk bicara langsung dengan tim kecil yang terbentuk. Ini untuk mensiasati tuntutan dan harapan kedua belah pihak," tegasnya.

Ketika ditanya terkait tuntutan uang yang nilainya sangat fantastis, yakni, Rp. 60 milyar rupiah, jenderal bintang satu ini mengaku, awalnya tuntutan tersebut tidak ada dalam kesepakatan kedua belah pihak.

"Mungkin ada suara-suara pihak lain yang hanya mengatasnamakan mereka. Pak Gubernur sudah tegaskan, bahwa tidak ada bayar kepala seperti yang lalu-lalu. Penyelesaian kali ini melalui mekanisme pemerintah," tegasnya.

Soal penyelesaiannya hingga tuntas, lanjut Waterpauw, "biasanya yang saya tahu, dalam konteks perang suku, yang penting adalah pihak korban, seorang Waimum atau penanggung jawab perang tidak akan berbuat banyak kalau pihak korban masih sedih, duka dan menangis."

"Mereka akan tunggu, jika pendekatan Gubernur dan para Bupati kepada pihak korban berhasil, dan pihak korban mengatakan yah, sudah, saya terima, sehingga saya mau damai, maka perang akan selesai."

"Maka yang bertanggung jawab kepala perang itu. Dia akan habis-habisan. Kita dari sisi keamanan secara umum, sangat berharap semoga cepat selesai," ujarnya.

Sebelum kedatangan Gubernur dan rombongan, Waterpauw mengaku, sudah ada upaya yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan mematah anak panah, dan bakar batu secara bersama-sama.

"Tapi perang kembali lagi karena yang kena panah saat perang meninggal dunia, ini masalahnya sehingga terus berlanjut," tegas Wakapolda asal Fak-Fak ini.

OKTOVIANUS POGAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Anggota DPRP Usulkan Beberapa Rute Penerbangan Perintis di Papua Tengah

0
"Sesuai dengan pemantauan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi perintis, saya menemui Direktorat Angkutan Udara di Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, demi mendorong adanya trayek baru dengan titik operasional dari Nabire untuk penerbangan perintis pada tahun 2025," kata ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.