Rabu 2016-01-06 10:13:09
WAMENA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menghentikan pengalokasian penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas terhitung 1 Januari 2016, mendapat respon dari Forum Masyarakat Jayawijaya se-Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP).
Ketua FMJ-PTP, Mully Wetipo mengatakan, kebijakan tersebut semestinya sudah diambil sebelum terjadi kelangkaan BBM di Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua, bukan saat ini.
“Kami pikir, kebijakan untuk menghentikan BBM Subsidi bagi kendaraan plat merah itu seharusnya diberlakukan dari dulu, bukan saat ini. BBM subsidi ini kan milik rakyat, jadi penggunaan bagi kendaraan plat merah dan pejabat itu dihentikan,” ujarnya kepada wartawan di Wamena, Rabu (6/1/2016).
Mully menegaskan, komitmen pihaknya dalam mengawal kelangkaan BBM dan tingginya harga Sembako di wilayah Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua tetap dilanjutkan.
Sementara, kebijakan yang sudah diambil Pemkab Jayawijaya untuk tak menggunakan BBM subsidi, kata dia, merupakan satu langkah awal.
“Tujuan akhir kami adalah bagaimana memaksimalkan kelangkaan BBM, juga tingginya harga Sembako di Jayawijaya dan Pegunungan Tengah Papua. Jadi, komitmen kami bagaimana menjadi perhatian bersama mengenai isu kelangkaan BBM dan tingginya harga barang di delapan kabupaten pegunungan,” tutur Mully.
Ia juga tak mempersoalkan anggaran Rp2 Miliar untuk menanggulangi BBM industri bagi kendaraan dinas di Kabupaten Jayawijaya. Sebab, kata Mully, hal itu sudah semestinya dan nominalnya lebih dari cukup.
“Untuk melihat berjalan atau tidaknyaknya, kami forum akan tetap kawal dan melakukan pengawasan secara teratur, terutama bagi kendaraan plat merah di tempat pengisian BBM,” tegasnya.
Mully menambahkan, “Kami juga harap, tim yang telah di-SK-kan pemerintah daerah harus lakukan pengawasan dengan efektif.”
Hal lain menurut dia, pihaknya akan tetap mendorong agar ada penambahan kuota BBM bagi masyarakat yang selama ini hanya 5 liter bagi kendaraan roda dua ditambah menjadi 10 liter.
“Itu harus karena jatah yang selama ini diambil oleh kendaraan dinas sudah tidak ambil lagi, makanya kuota itu kami dorong untuk dialihkan ke masyarakat bawah,” ujar Mully.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamalo menyampaikan apresiasinya atas langkah dari pihak Eksekutif untuk tidak menggunakan BBM subsidi bagi kendaraan dinas.
Hal itu menurutnya, sudah sesuai kesepakatan bersama pihak Legislatif beberapa waktu lalu.
“Kami apresiasi, tetapi dana yang dialokasikan Pemda untuk penyedian BBM industri bagi kendaraan dinas itu belum ada,” ujar Petrus saat dikonfirmasi, siang tadi.
Sebelumnya, Sekda Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo mengatakan, sejak 1 Januari 2016, pihaknya sudah berlakukan aturan mengenai mobil dinas untuk tak menggunakan BBM subsidi.
Kebijakan ini, kata Sekda, diberlakukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jayawijaya, kantor vertikal seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Legislatif sesuai SK Bupati Jayawijaya yang disesuaikan dengan peraturan pusat.
“Sejak tanggal 1 Januari 2016 kita sudah tidak ambil BBM subsidi yang selama ini kita ambil di APMS. Ini kami tidak buat-buat, tetapi ketentuan yang ada dari pusat itu yang kami terapkan, dan konsekuensinya Pemda harus ambil langkah untuk mengantisipasi hal ini dengan menganggarkan dana Rp2 Miliar,” jelas Walilo.
ELISA SEKENYAP
