Jumat 2012-01-27 16:04:15
Demikian penegasan Solidaritas Untuk Papua (SUP), melalui press release yang dikirimkan kepada Suara Papua, tadi malam, Kamis (26/01) usai melakukan aksi long march dari parkir Abu Bakar Ali, kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komplek Kepatihan, hingga kawasan titik nol, Yogyakarta.
Menurut, SUP, cara-cara militerstik masih terus diberlakukan di Papua karena masyarakat sipil di Papua dicurigai sebagai separatis, atau pemberontak oleh Negara Indonesia, padahal kenyataan tidak demikian.
Salah satu contoh, seperti operasi militer yang berlangsung di Kabupaten Paniai sejak tanggal 13 Desember 2011 dan sampai saat ini siaga dan penjagaan masih terus dilakukan. Padahal, korban nyawa di tubuh masyarakat sipil telah banyak.
SUP juga menambahkan, dampak yang ditimbulkan akibat operasi militer tersebut adalah trauma masyarakat yang berkepanjangan, juga mengalami kerugiaan yang cukup besar.
“Sampai saat ini masyarakat yang menghuni di desa Wagamo, Eduda, Paniai, masih mengungsi di Enarotali. Aparat militer (TNI/POLRI) yang melakukan operasi hanya membuat masyarakat merasa ketakutan,†demikian tulis SUP.
SUP juga menyebut, aparat militer telah melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap mayarakat sipil, terutama pemuda dan orang tua karena dianggap pengacau keamanan.
“Mereka ditangkap karena curiga sebagai separatis, atau yang mengacaukan keamanan di Papua.â€
Dalam operasi militer di Paniai, menurut SUP, ada banyak korban warga sipi, antara lain; Tapupai Gobay (30), Tawe Bunai Awe (30), Uwi Gobay (35), Wate Nawipa (25), Martinus Gobay (29), Owdei Yeimo (35), Ruben Gobay (25), Paul Gobay (42), Bernadus Yogi (23), Demianus Yogi (15), Simon Kogoya (40), Simon Yogi (30), Luke Kudiai (25), Alfius Magai (20).
“Sampai sekarang kami melihat tidak ada upaya-upaya pengamanan atau menciptakan situasi Paniai yang aman dan kondusif. Aparat militer TNI/Polri juga diminta untuk segara ditarik dari Kabupaten Paniai,†tegas Sonny Detto, kordinator lapangan aksi tersebut.
Menurut Sonny, selain di Papua, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama, yakni korban tindakan kekejaman aparat militer atau terjadi pelanggaran HAM berat.
“Upaya pengamanan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri telah terjadi seantero nusantara, misalnya kasus Mesuji, Bima NTB, Perusahaan dengan Masyarakat pemilik tanah adat, hingga pada kasus yang kini terjadi di Kabupaten Paniai dan telah menggemparkan dunia Internasional,†ungkap Sonny.
Maka, SUP berkesimpulan, SBY tidak pantas disebut sebagai tokoh HAM dan Demokrasi, namun tokoh yang mengacaukan negaranya sendiri untuk kepentingan semata, dan untuk membela NKRI harga mati.
Dalam aksi ini diikuti oleh puluhan pemuda dan mahasiswa Papua dari FNMP, GP3B, AMP, dan mahasiswa lainnya yang tergabung dalam SUP. Aksi berlangsung sejak pagi, dan berakhir pada siang hari.
OKTOVIANUS POGAU
